Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Urbanisasi Masih Menjadi Persoalan Jakarta, Politisi PKB Anggap Dana Desa Tidak Gagal

Kompas.com - 12/07/2016, 16:03 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Usai mudik Lebaran 2016, arus urbanisasi ke kota besar semakin bertambah, khususnya Jakarta. Sebagian pihak menduga hal tersebut diakibatkan oleh program desa yang belum berhasil.

Namun, Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy menganggap bukan program desa yang belum berhasil, namun hasil yang didapat dari implementasi program tersebut tak bisa instan dalam waktu yang singkat.

"Kan dana desa baru setahun ini. Belum bisa implikasinya langsung. Karena prinsip dana desa itu adalab multiplayer effect dan gradual," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/7/2016).

Pada 2015, dana desa yang turun sebesar Rp 20 triliun dan naik menjadi Rp 40 triliun pada 2016. Dari sisi dampak penyaluaran dana desa, kata Lukman, belum dapat dikatakan bisa menghambat urbanisasi karena angka tersebut masih minim.

(Baca: Cegah Urbanisasi, Mendagri Minta Pemda Buat Lapangan Kerja yang Lebih Menjanjikan)

Adapun evaluasi dana desa baru dilakukan terhadap dana tahun lalu. Sedangkan dana Rp 40 triliun belum dievaluasi.

"Saya kira kalau sudah Rp 100 triliun turun ke desa baru implikasinya signifikan. Rp 20 triliun baru tahap pertama," sambung mantan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Ke-3 RI itu.

Ia pun berharap agar saat dana desa sudah mencapai Rp 100 triliun, pembangunan di desa bisa lebih progresif. Apalagi, jika ada konsistensi dari pemerintah untuk terus menambah besaran dana desa setiap tahunnya.

(Baca: Ahok: Selama Enggak Ada Kawasan Kumuh, Urbanisasi Gampang Dikontrol)

"Sekarang baru infrastruktur. Belum perekonomian desa. Konsentrasi pemerintah baru di infrastruktur dasar pedesaan. Belum ekonomi desa," kata Lukman.

Salah satu peruntukkan dana desa, lanjut Lukman, misalnya untuk pengembangan pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

"Sekarang kita lihat, Bumdes sudah rampung semua belum? Kan di UU Desa mewajibkan penyaluran dana pertumbuhan perekonomian pedesaan melalui Bumdes. Bumdes saja belum semua. Baru beberapa persen," tutup dia.

(Baca: Kepala Bappenas Berharap Dana Desa Dapat Kurangi Arus Urbanisasi)

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat serius mengingatkan warga yang mudik untuk tidak membawa sanak saudara ke Jakarta.

Djarot mengatakan pertumbuhan penduduk di Jakarta setiap tahunnya bukan karena kelahiran melainkan urbanisasi.

"Hampir setiap tahun itu pendatang baru yang tercatat antara 45.000 sampai 50.000 orang loh ya. Belum lagi yang belum tercatat, oleh sebab itu kita berpesan kepada pemudik, saat pulang jangan bawa teman-teman," ujar Djarot di Parkir Timur Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (1/7/2016).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com