Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Jamin Hari Raya Idul Fitri 1438 H Berjalan Aman

Kompas.com - 01/07/2016, 17:33 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Pemerintah telah melakukan serangkaian persiapan pengamanan dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah.

Luhut menuturkan, semua instansi terkait seperti Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI telah berkoordinasi untuk mengamankan tempat-tempat yang berpotensi mendapat ancaman teroris, seperti bandara, stasiun dan terminal.

"Tadi kami sudah rapat masalah pengamanan Idul Fitri. Semua instansi terkait sudah saya kumpulkan," ujar Luhut saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (1/7/2016).

Luhut mengatakan, antisipasi keamanan dilakukan untuk mencegah terjadinya terorisme di tempat keramaian. Ini seperti yang terjadi di Bandara Istanbul, Turki, kemarin.

"Pengamanan airport yang berpotensi dapat ancaman berat sudah kami siapkan. TNI Polri secara tertutup dan terbuka akan ada di beberapa tempat seperti bandara. Jadi, kalau ada TNI POLRI berjaga itu sudah perintah dari saya," ucapnya. 

Selain itu Luhut juga mengatakan, sampai saat ini tidak ada ancaman yang berarti  yang bisa mengganggu jalannya perayaan Idul Fitri.

Meskipun beberapa waktu belakangan ini muncul beberapa ancaman terorisme di Turki dan Malaysia, namun hal tersebut tidak akan sampai berpengaruh ke Indonesia.

Untuk menanggulangi adanya bahaya ancaman teroris, Badan Intelijen Negara dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah berkoordinasi dalam melakukan langkah-langkah pencegahan.

"So far, ancaman yang imminent itu belum ada, karena keberhasilan Polri dalam menyelesaikan kasus terorisme kemarin di surabaya. Koordinasi antara BIN dan BNPT juga sudah berjalan dengan baik," ucap Luhut.

Kompas TV Pemudik di Pelabuhan Bajoe Naik 30%

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com