JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, pemerintah saat ini masih menunggu hasil dari operasi militer yang tengah dilakukan tentara Filipina dalam pembebasan 7 warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, ada lebih dari 6.000 tentara Filipina yang mengepung lokasi penyanderaan WNI.
"Masih dikepung terus. Kan Presiden baru ini mau ngajak negosiaisi. Kita lihat saja. Dikepung 6.000 lebih. Berapa batalyon itu," kata Ryamizard, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (30/6/2016).
Ia mengatakan, Filipina sebenarnya sudah mengizinkan pasukan TNI masuk ke wilayah mereka.
TNI juga pada prinsipnya selalu siap untuk membantu pembebasan sandera.
Namun, Pemerintah RI belum akan bergerak apabila belum ada permintaan dari Filipina.
"Kita tunggu karena mereka sudah mengerahkan seluruhnya intelijen pasukannya. Enam ribu lebih banyak itu," kata Ryamizard.
Meski ada 6.000 tentara Filipina yang mengepung lokasi penyanderaan, ia menegaskan bahwa keselamatan WNI yang disandera adalah prioritas utama.
Sebanyak tujuh anak buah kapal (ABK) WNI kembali menjadi korban penyanderaan oleh kelompok Abu Sayyaf di perairan Sulu, Filipina Selatan, yang terjadi pada Senin (20/6/2016).
Selain membajak kapal, kelompok itu menyandera tujuh WNI dan meminta tebusan sebesar Rp 60 miliar.
Penyanderaan kali ini merupakan penyanderaan ketiga kalinya dalam empat bulan terakhir.
Sebelumnya, 10 WNI ABK kapal tunda Brahma 12 disandera kelompok Abu Sayyaf dan dibebaskan pada awal Mei 2016.
Kemudian, empat ABK kapal Tunda Henry juga disandera kelompok yang sama. Keempatnya dibebaskan pada pertengahan Mei 2016.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
