Tito: Reformasi Kultural Dimulai dengan Menekan Korupsi dan Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon tunggal Kapolri Komisaris Jenderal Tito Karnavian menyatakan reformasi kultural di tubuh Polri harus dimulai dari menekan budaya korupsi dan hedonis. Tapi juga harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan anggota Polri.

"Paling utama bagaimana kami menekan budaya korupsi dan hedonis," ujar Tito usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/6/2016).

Tito mengatakan perlu dibuat mekanisme pencegahan agar anggota kepolisian tidak terjebak pada korupsi dan berujung pada hedonisme.

"Namun Itu harus paralel dengan peningkatan kesejahteraan anggota Polri, baik dalam hal tunjangan kinerja, kesehatan, sekaligus juga perbaikan perumahan," kata Tito.

(Baca: Ketua DPR Khawatir Ekspektasi Masyarakat Membebani Tito Karnavian)

Dia pun menargetkan agar 100 persen anggota kepolisian bisa terjamin kesehatannya dengan asuransi BPJS. Sebab saat ini masih belum semuanya terlindungi asuransi jaminan sosial tersebut. Tito juga menargetkan peningkatan belanja operasional meningkat hingga 40 persen.

"Kalau sudah begitu saya cukup optimis semua polisi bisa jadi polisi yang lebih baik dan kami bisa melakukan penindakan tegas untuk anggota yang menyimpang di lapangan dengan konsisten," tutur Tito.

Dia pun berharap pada 2019, kesejahteraan seluruh anggota Polri mengalami peningkatan yang signifikan.

Selain itu Tito juga akan mengupayakan peningkatan belanja operasional hingga ke level polsek. Dan itu nantinya diharapkan dapat meningkat secara bertahap. Jika hal itu terpenuhi, maka pelayanan terhadap masyarakat juga semakin maksimal.

Tito Karnavian diuji kelayakan dan kepatutan tadi siang. Komisi III menyatakan setuju Tito jadi Kapolri. Awal pekan depan, DPR akan menggelar sidang paripurna untuk mengesahkan Tito sebagai calon Kapolri. (Baca: Aklamasi, Komisi III DPR Setujui Tito Jadi Kapolri)