Tito Punya Kemampuan, tetapi Belum Tentu Punya Nyali

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo berpendapat, calon tunggal Kapolri Komisaris Jenderal Tito Karnavian adalah sosok luar biasa secara akademis. Namun, menurut Hermawan, membenahi Polri bukan cuma mengandalkan kemampuan teknis.

Hermawan melanjutkan, Tito adalah sosok polisi tidak biasa. Mantan Kapolda Metro Jaya itu mengenyam pendidikan di luar negeri dan memiliki kemampuan memahami serta bicara dalam delapan bahasa.

"(kemampuan) Itu enggak umum (di kepolisian)," kata Hermawan dalam acara Satu Meja di Kompas TV, Rabu (22/6/2016).

"Sekarang dia (Tito) tahu persoalan di dalam (internal kepolisian). Pertanyaannya, apa dia punya nyali? (membenahi kepolisian)" lanjut Hermawan.

(Baca: Ruhut: Tito Karnavian Orangnya Kalem, tetapi Kalau Diganggu Pasti Melawan)

Hermawan menuturkan, Tito yang dikenal ahli dalam penindakan terorisme bisa menghadapi banyak teroris, tetapi belum tentu mampu melawan koleganya di kepolisian.

Menurutnya, pria yang kini menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu membutuhkan dukungan secara politik dari parlemen dan lembaga lain seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk membenahi banyak hal di Polri.

"Pengetahuan sudahlah, sudah cukup, cuma butuh nyali dan dukungan," tukas dia.

Anggota Komisi III DPR Erma Suryani Ranik mengatakan, jika membutuhkan dukungan dari DPR, Tito harus punya visi dan misi yang terukur. Secara prinsip, kata politisi Partai Demokrat itu, DPR bakal mendukung pimpinan Polri yang bergerak di koridor yang sudah ditentukan.

"Dia harus punya plan, apa plan A atau plan B-nya. Nah, ini kita bisa lihat besok (hari ini, di uji kelayakan dan kepatutan)," papar Erma.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menilai Tito diuntungkan situasi di mana publik trauma dengan beberapa nama di kepolisian. Dia menyebut Komjen Budi Gunawan dan Komjen Budi Waseso merupakan dua sosok yang sempat membuat publik tak punya harapan kepada polisi.

Dua nama itu dinilai banyak mengkriminalisasi aktivis antikorupsi yang berdampak pada kegaduhan. "Dan kini Presiden membuat satu keputusan populis dengan memilih Tito," kata Haris.

(Baca: Ketua DPR Yakin Semua Fraksi di Komisi III Dukung Tito Karnavian Jadi Kapolri)

Haris mengakui Tito adalah sosok polisi berprestasi. Tetapi, kata dia, di tengah prestasi itu ada catatan kritis yang publik perlu tahu.

Misalnya, lanjut Haris, saat Tito memimpin Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, hak-hak para tersangka teroris kerap diabaikan. Begitu pula saat menjabat Kapolda Papua, banyak penangkapan di provinsi itu yang tak jelas ujung pangkalnya.

"Jadi DPR pada saat uji kelayakan dan kepatutan jangan cuma melihat ke depan, tapi juga harus mempertanyakan yang di belakang," ucapnya.