Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu dan TNI Masih Dalami Kabar Penyanderaan Tujuh ABK oleh Abu Sayyaf

Kompas.com - 22/06/2016, 17:56 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri dan Tentara Nasional Indonesia hingga kini masih mendalami kabar penyanderaan terhadap tujuh warga asal Samarinda, Kalimantan Timur, oleh kelompok milisi Abu Sayyaf.

Ketujuh orang tersebut merupakan Anak Buah Kapal (ABK) TB Charles, milik perusahaan pelayaran PT PP Rusianto Bersaudara.

"Dari hasil pengecekan kami ke pihak-pihak yang berkompeten di Indonesia dan Filipina, sejauh ini berita tersebut belum bisa dikonfirmasi kebenarannya," kata Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Lalu M Iqbal, saat dikonfirmasi, Rabu (22/6/2016).

Kapala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Tatang Sulaiman mengatakan, TNI masih memantau perkembangan terkait kabar penculikan tersebut. Hingga kini, belum dapat dipastikan apakah penculikan itu benar terjadi atau tidak.

"Kita tengah mencari keterangan betul atau tidak. Kita lihat perkemabangan 1-2 jam dulu," kata Tatang.

Sebelumnya, ketujuh orang tersebut dikabarkan disergap dan disandera Abu Sayyaf di perairan Filipina. Salah seorang korban yakni juru mudi kapal yang bernama Ismail diperintahkan untuk menghubungi keluarganya.

Ismail kemudian menghubungi istrinya Dian Megawati. Pada Rabu (22/6/2016), Mega menuturkan, tepat pukul 11.00 WITA hari itu, teleponnya berdering dan terlihat nomor panggilan dari Jakarta.

Ketika diangkat, ternyata suaminya yang menghubungi dengan tergesa-gesa. Ismail memerintahkan Mega untuk mencari wartawan, kepolisian setempat, Pemerintah Indonesia dan pihak PT PP Rusianto Bersaudara.

“Saya dikabari tergesa-gesa, saya kaget tidak sempat tanya apa kabarnya, bagaimana nasibnya. Dia Cuma minta dicarikan wartawan, kepolisian, pemerintah dan perusahaan. Tapi di akhir komunikasi, suami bilang harus disiapkan uang 20 juta ringgit sebagai uang tebusan. Kami sudah ke perusahaan, tapi masih belum ada kejelasan," kata Mega (22/6/2016).

Menurut Mega, ketika mengabari semua pihak, pihak perusahaan kemudian langsung mengecek keberadaan kapal TB Charles. Dari koneksi yang tersambung, posisi kapal sedang berada di perairan Indonesia menuju Kota Tarakan. Namun pada saat menghubungi Mega, terkesan suaminya sedang berada di daratan.

“Kata perusahaan kapal itu baik-baik saja, karena masih berlayar menuju Tarakan. Tapi ketika menelpon, suami saya sedang berada di daratan. Terdengar suara ribut seperti di pasar, dan di belakangnya ada suara-suara berbahasa Inggris yang menyarankan agar uang tebusan segera dikirim,” ungkapnya.

Mega menjelaskan, TB Charles membawa 13 orang ABK. Suaminya mengatakan, pada proses penyanderaan, ke 13 orang tersebut dibagi dua kelompok.

“Yang tujuh orang dibawa oleh militant Abu Sayyaf, sedangkan yang enam orang lainnya tidak tahu ke mana. Kemungkinan besar, keenam itu dikembalikan ke kapal untuk segera melanjutkan perjalanan,” katanya.

Kini, Mega masih terus menunggu kabar dari suaminya dan menantikan kejelasan dari perusahaan.

“Saya enggak tahu lagi harus gimana. Yang penting, mudah-mudahan ini bisa segera ditangani pemerintah Indonesia dan saya berharap suami cepat pulang,” pungkasnya.

Kompas TV Tangis Haru Sambut Kedatangan Korban Sandera
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com