Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: KPK Bukan Abdi Dalem Istana atau Ahok

Kompas.com - 18/06/2016, 14:35 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyayangkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang cepat menyampaikan kesimpulan terkait kasus pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Sebelumnya, KPK menetapkan, tidak ada tindak pidana dan niat jahat yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras pada APBD Perubahan 2014.

"KPK bukan abdi dalemnya istana atau Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama). KPK harus prudent (hati-hati) dalam bersikap dan menyampaikan pendapat," kata Fadli dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (18/6/2016).

(Baca juga: Fadli Zon Nilai KPK Tidak Pernah Lihat Fisik RS Sumber Waras)

Politisi Gerindra itu juga menuding KPK tak konsisten dalam menegakkan hukum. Padahal, lanjut dia, KPK selalu menindaklanjuti audit investigasi yang sebelumnya dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seperti contohnya kasus Hambalang, kasus korupsi dana Haji Kementerian Agama oleh Suryadharma Ali, hingga kasus yang menjerat mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Miranda Gultom.

"KPK dengan dengan cepat dan mudah menindaklanjuti audit BPK tersebut. Tapi dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras terkesan ada pembelaan, semacam invisible hand, yang membuat KPK relatif tidak independen," katanya.

Fadli masih meyakini pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras tersebut terindikasi korupsi senilai Rp 191 miliar.

"Sejak awal, saya konsisten mengatakan ini secara terang benderang terjadi korupsi. Enggak usah repot-repot, Agus Rahardjo (Ketua KPK) sama-sama datang ke sana dan lihat dengan mata sendiri seperti apa RS Sumber Waras, baru ngomong soal RS Sumber Waras," kata Fadli.

(Baca juga: Pihak RS Sumber Waras Merasa Dirugikan oleh Hasil Audit BPK)

Selain KPK yang sudah menyatakan tidak ada unsur pidana dalam pembelian lahan RS Sumber Waras, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat juga telah menerbitkan sertifikat lahan tersebut.

Sertifikat itu bernomor 00618 dengan lahan RS Sumber Waras terletak di Jalan Kyai Tapa, Tomang Jakarta Barat. Luas lahan tersebut mencapai 36.410 meter persegi.

Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta dapat segera membangun rumah sakit khusus kanker di lahan tersebut. Pemprov DKI Jakarta membeli lahan tersebut dengan nilai jual objek pajak (NJOP) sebesar Rp 20.755.000, per meter persegi, dengan merujuk lokasi di Jalan Kyai Tapa. Pembelian lahan dilakukan sesuai harga NJOP.

 

Kompas TV KPK: Tak Ada Penyimpangan di Kasus Sumber Waras
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com