Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/06/2016, 14:49 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengkritik langkah "Teman Ahok" yang ngotot ingin mengumpulkan data kartu tanda penduduk (KTP) dari warga negara Indonesia di Singapura.

Langkah ini mengakibatkan dua pendiri Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas dan Richard Handris, ditahan di Imigrasi Singapura.

"Aktivitas Teman Ahok di Singapura udah malu maluin Pemerintah Indonesia. Ya tetapi enggak tahu ya, Teman Ahok tahu malu dan tahu hukum yang berlaku di Singapura atau enggak," kata Arief saat dihubungi, Senin (6/6/2016).

(Baca: Kronologi Dua Pendiri "Teman Ahok" Ditahan di Imigrasi Singapura dan Akhirnya Dideportasi)

Arief juga menilai, aktivitas Teman Ahok ini dilatarbelakangi kepanikan karena tidak dapat mengumpulkan data KTP yang cukup di DKI Jakarta.

Jika mayoritas warga DKI mendukung Ahok, maka mendapatkan satu juta data KTP bukan sesuatu yang sulit.

"Kalau cuma cari dukungan satu juta (data) KTP di Jakarta mah super-banyak. Ini bukti kalau Ahok udah enggak percaya diri maju independen," ujar Arief. 

Ia mulai meragukan data KTP yang selama ini dikumpulkan oleh Teman Ahok yang sudah berjumlah lebih dari 900.000 data.

(Baca: PDI-P: "Teman Ahok" Enggak Hebat-hebat Amat)

Dia menilai, tidak menutup kemungkinan, sebagian besar KTP itu fiktif.

Sementara itu, UU Pilkada yang baru disahkan turut berisi aturan mengenai verifikasi faktual KTP yang telah dikumpulkan bagi calon independen.

"Seperti warga di Tanjung Priok, Warakas, Ujung Menteng yang tidak mau memilih Ahok nanti pada pilgub akan melaporkan Ahok dan Teman Ahok ke pihak yang berwajib jika (data) KTP mereka kedapatan digunakan untuk  mendukung Ahok," ucap Arief.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com