Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Lulung, Fadli Zon Akui Kelompok Komunis Coba Jatuhkan Soeharto

Kompas.com - 02/06/2016, 16:00 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon sepakat dengan pernyataan yang dilontarkan Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Panca Marga Abraham Lunggana alias Lulung bahwa ada upaya kelompok komunis untuk menjatuhkan kepemimpinan Soeharto. Namun, dia menilai peran kelompok itu tidak terlalu kuat.

"Ada peran sekelompok orang kiri yang berusaha seperti itu, tapi tidak terlalu berpengaruh," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2016).

Fadli menilai, jatuhnya era Soeharto lebih banyak dimotori para mahasiswa dan aktivis yang berdemo menuntut jenderal bintang lima itu turun dari jabatannya. Selain itu, Fadli juga melihat besarnya peran International Monetary Fund (IMF).

"Diakui sendiri oleh Managing Director IMF, 'Kami menciptakan kondisi agar Presiden Soeharto meninggalkan jabatannya'," ujar politisi Partai Gerindra ini. Fadli menjelaskan, saat itu IMF menolong sejumlah negara yang mengalami krisis moneter.

(Baca: Lulung Sebut Kejatuhan Soeharto Dikendalikan Kelompok Komunis)

Namun, IMF sengaja tidak menolong Indonesia agar Soeharto jatuh dari tampuk kepemimpinannya.

"Diciptakan krisis makin parah dan kita tidak ditolong. Indonesia diminta menaikkan harga BBM yang akhirnya memicu kerusuhan di beberapa kota," ucap dia.

Dikendalikan komunis

Saat menghadiri Simposium Anti-Partai Komunis Indonesia (PKI) yang diselenggarakan di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (1/6/2016), Lulung menyinggung kejatuhan Presiden Soeharto karena kelompok yang mengatasnamakan komunis.

"Berhentinya Pak Soeharto merupakan kehilangan bangsa Indonesia," ujar Lulung, Rabu.

"Karena berhentinya Pak Soeharto merupakan keinginan kelompok-kelompok masyarakat yang mengatasnamakan bangsa Indonesia, tetapi dikendalikan negara kapitalis dan komunis," kata dia.

Kompas TV Pemerintah Bahas Sejarah G20S
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bertemu NPC, Puan Minta Pemerintah China Perkuat Dukungan untuk Palestina

Bertemu NPC, Puan Minta Pemerintah China Perkuat Dukungan untuk Palestina

Nasional
KPK Jebloskan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Lapas Setelah Sempat Lepas dari Jerat Hukum

KPK Jebloskan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Lapas Setelah Sempat Lepas dari Jerat Hukum

Nasional
Ditanya soal Keterlibatan Purnawirawan Polri di Kasus Timah, Ini Respons Kejagung

Ditanya soal Keterlibatan Purnawirawan Polri di Kasus Timah, Ini Respons Kejagung

Nasional
KPU Perpanjang Verifikasi Syarat Dukungan Calon Nonpartai Pilkada 2024

KPU Perpanjang Verifikasi Syarat Dukungan Calon Nonpartai Pilkada 2024

Nasional
KPK Resmi Lawan Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Saleh

KPK Resmi Lawan Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Draf RUU Polri: Usia Pensiun Polisi dengan Jabatan Fungsional Bisa Mencapai 65 Tahun

Draf RUU Polri: Usia Pensiun Polisi dengan Jabatan Fungsional Bisa Mencapai 65 Tahun

Nasional
'Keluarga' Saksi Demokrat Ricuh Jelang Sengketa Versus PAN

"Keluarga" Saksi Demokrat Ricuh Jelang Sengketa Versus PAN

Nasional
PPS di Kalsel Akui Gelembungkan Suara PAN, 1 Suara Dihargai Rp 100.000

PPS di Kalsel Akui Gelembungkan Suara PAN, 1 Suara Dihargai Rp 100.000

Nasional
Hakim Minta Pedangdut Nayunda Kembalikan Uang Rp 45 Juta yang Diterima dari Kementan

Hakim Minta Pedangdut Nayunda Kembalikan Uang Rp 45 Juta yang Diterima dari Kementan

Nasional
SYL dan Keluarga Disebut Habiskan Rp 45 Juta Sekali ke Klinik Kecantikan, Uangnya dari Kementan

SYL dan Keluarga Disebut Habiskan Rp 45 Juta Sekali ke Klinik Kecantikan, Uangnya dari Kementan

Nasional
Ketua MPR NIlai Pemilu Kerap Bikin Was-was, Singgung Demokrasi Musyawarah Mufakat

Ketua MPR NIlai Pemilu Kerap Bikin Was-was, Singgung Demokrasi Musyawarah Mufakat

Nasional
Nama SYL Disave dengan Nama “PM” di Ponsel Biduan Nayunda Nabila

Nama SYL Disave dengan Nama “PM” di Ponsel Biduan Nayunda Nabila

Nasional
Baleg Klaim Revisi UU TNI Tak Akan Kembalikan Dwifungsi

Baleg Klaim Revisi UU TNI Tak Akan Kembalikan Dwifungsi

Nasional
Setelah SBY, Bamsoet Bakal Temui Megawati, Jokowi, dan Prabowo

Setelah SBY, Bamsoet Bakal Temui Megawati, Jokowi, dan Prabowo

Nasional
SYL dan Istri Disebut Beli Serum Wajah dari Jepang Pakai Uang Kementan

SYL dan Istri Disebut Beli Serum Wajah dari Jepang Pakai Uang Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com