Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Putuskan 1 Juni Hari Lahir Pancasila

Kompas.com - 31/05/2016, 12:55 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, Presiden Joko Widodo akan mengumumkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila dalam peringatan di Bandung, Rabu (1/6/2016).

"Penentuan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila akan diumumkan besok melalui keppres," kata Johan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (31/5/2016).

Johan belum mengetahui pasti apakah keppres tersebut turut mengatur 1 Juni sebagai hari libur nasional. Namun, ia memastikan, jika memang 1 Juni dijadikan libur nasional, hari libur itu tidak akan langsung berlaku besok.

(Baca: Pemerintah Bakal Tetapkan 1 Juni Hari Libur Nasional)

"Kalaupun 1 Juni dijadikan hari libur berlakunya akan tahun depan," ucap Johan.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebelumnya sempat menyampaikan keinginannya agar pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai hari libur nasional. Menurut Megawati, hari tersebut harus menjadi hari peringatan lahirnya Pancasila.

(Baca: Megawati: Saya "Nagih" SBY Tanggal 1 Juni Jadi Hari Nasional, Boro-boro...)

Saat menjadi pembicara kunci dalam seminar dan bedah buku Revolusi Pancasila di Jakarta Convention Center, Selasa (27/10/2015), Megawati mengungkapkan bahwa Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono pernah berjanji akan menetapkan 1 Juni sebagai hari libur nasional.

Menurut Megawati, 1 Juni dapat dimanfaatkan untuk memperingati hari kelahiran Pancasila dan momentum merekatkan bangsa.

"Saya nagih SBY pada tanggal 1 Juni jadikan hari libur nasional. Sampai hari ini pun boro-boro...," kata Megawati.

(Baca: Megawati: Ideologi PDI-P adalah Pancasila 1 Juni 1945)

Presiden kelima Republik Indonesia ini mengaku heran mengapa gagasan menetapkan 1 Juni sebagai hari nasional tidak kunjung terealisasi.

Ia menyayangkan jika gagasan tersebut tidak diwujudkan karena ingin mengeliminasi peran Presiden Soekarno dalam kelahiran Pancasila.

"Kalau seumpamanya bukan Bung Karno, apa dijadikan hari nasional? Aneh kadang pikiran bangsa kita ini, seperti ambivalen, sejarah diombang-ambing," ujarnya.

Nahdlatul Ulama atau NU secara resmi dan kelembagaan sebelumnya meminta kepada Presiden Jokowi untuk menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila.

(Baca: NU Minta Jokowi Tetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila)

Hal tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Lahir ke-93 NU di Lapangan Candra Wilwatikta, Pasuruan, Jawa Timur.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menyatakan, NU telah melakukan berbagai kajian akademis, baik yang bersifat historis maupun ideologis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com