Perppu Kebiri Dikeluarkan Tanpa Adanya Pertimbangan Nasib Korban

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Sipil Koalisi 99 menganggap Pemerintah reaktif dalam mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) kebiri Rabu (25/5/2016) lalu. Mereka menilai Perppu tersebut dikeluarkan tanpa adanya perspektif korban kekerasan seksual dalam proses pembahasannya.

Hal itu disampaikan oleh peneliti Institute for Criminal Justice and Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu yang juga tergabung dalam koalisi tersebut di Kantor Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI), Minggu (29/5/2016)/

"Perppu kebiri ini sangat minim perspektif korban, awalnya kami kira akan ada terobosan dari Perppu tentang perlindungan anak ini, namun yang ada di benak pemerintah tentang tindak kejahatan seksual hanya soal pelaku, soal kompensasi bagi korban tak ada," ucap dia saat membacakan keterangan pers.

(Baca: Ini Isi Lengkap Perppu Kebiri)

Hal senada dikatakan pula oleh Koordinator Divisi Perubahan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Khotimun Sutanti.

Selain minim pembahasan perlindungan korban, Perppu tersebut dinilai minim aspek rehabilitasi terhadap pelaku. Padahal, dalam tindak kekerasan seksual, aspek pemidanaan saja tak cukup untuk menjamin supaya pelaku tak mengulangi perbuatannya.

"Kalau si pelaku dihukum kebiri lalu dia bebas, apa itu menjamin bahwa dia tak akan mengulangi lagi perbuatannya, kan tidak," tutur Khotimun yang juga hadir dalam jumpa pers tersebut.

Dia pun mengakan penanganan pelaku tindak kejahatan seksual sepatutnya dilaksanakan dalam bentuk paket penanganan komprehensif. Dengan demikian, jika pelaku selesai menjalani masa hukuman, pola pikir pelaku mengalami perubahan dan tidak mengulangi kesalahan sebelumnya.

(Baca: Politisi PAN Nilai Masih Banyak Celah dalam Perppu Kebiri)

"Ya memang dengan begitu pemerintah dituntut untuk melakukan reformasi dalam sistem pemasyarakatan, supaya orang masuk lembaga pemasyarakatan justru berubah menjadi lebih baik, bukan malah semakin lihai," tutur dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. 

Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.