Menkumham Minta Dokter Tak Ragu Jalankan Perintah UU soal Kebiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly meminta agar dokter tidak menolak melakukan kebiri kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual. Sebab, menurut Yasonna, hukuman kebiri merupakan perintah dalam undang-undang.

"Kalau hukum yang memerintahkan, ya dokter harus lakukan juga," ujar Yasonna saat ditemui di Gedung Lemhanas, Jakarta, Sabtu (28/5/2016).

Pengebirian memang tak lazim digunakan selain untuk kepentingan medis, karena ada kode etik dokter yang mengikat. Hal itu yang diprediksi menimbulkan keraguan dokter.

Meski demikian, menurut Yasonna, hukuman kebiri bisa saja diatur agar pelaksanaannya hanya dilakukan oleh dokter Polri.

"Dokter polisi lebih dilindungi undang-undang. Di beberapa negara juga hukuman kebiri itu dilakukan, bukan hanya di negara kita saja, bahkan di negara-negara Eropa," kata Yasonna.

Hal serupa juga dikatakan oleh Jaksa Agung Muhammad Prasetyo. Ia meminta dokter yang mengeksekusi pelaku kejahatan seksual terhadap anak tidak perlu ragu untuk menyuntik kebiri. Prasetyo menyamakan, posisi dokter ini sama dengan regu tembak untuk eksekusi mati.

Penembakan itu diperbolehkan oleh undang-undang sebagai salah satu penerapan hukuman berat. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.