Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P dan Gerindra Sepakat Jakarta Dipimpin Sosok yang Manusiawi

Kompas.com - 26/05/2016, 13:27 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku telah beberapa kali berkomunikasi dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto, terkait Pilkada DKI Jakarta. Dalam komunikasi yang dilakukan, ada sejumlah kesepakatan yang telah diambil.

"Prinsipnya, kami dengan PDI-P sepakat bahwa Jakarta harus lebih baik dikelolanya sebagai barometer Indonesia. Ibu Kota ini harus dikelola dengan baik, (oleh sosok) yang transparan, manusiawi," kata Muzani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/5/2016).

Pengelolaan pembangunan yang nantinya akan dilanjutkan oleh kepemimpinan berikutnya, harus mengedepankan prinsip kemanusiaan. (Baca: Gerindra Wacanakan Duet Sjafrie-Djarot dalam Pilkada DKI 2017)

Ia tak mempersoalkan jika Jakarta ke depan dibangun menjadi kota yang modern, sepanjang pembangunan yang dilakukan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

"Dan rakyat itu harus di-uwongke (dimanusiakan)," kata dia.

Terkait rencana komunikasi DPD Gerindra DKI Jakarta dengan DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, pada Kamis siang ini, DPP Gerindra memberikan keleluasaan kepada DPD Gerindra untuk berkomunikasi kepada siapapun.

Namun, ia menegaskan, belum ada kesepakatan dengan PDI-P soal siapa calon yang akan diusung.

"Kami belum bicara figur," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono berwacana, ingin menduetkan sosok Sjafrie Sjamsoedin dengan Djarot Saiful Hidayat.

Menurut Arief, sosok Sjafrie memiliki kecenderungan tertinggi untuk dipilih Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam Pilkada DKI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com