Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar ke Istana Siap Serahkan Kader Jadi Menteri, Jokowi Belum Tawari

Kompas.com - 24/05/2016, 19:33 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar mengaku siap menyerahkan kader terbaiknya apabila ditawari Presiden Joko Widodo untuk mengisi posisi menteri.

Kendati demikian, dalam pertemuan elite Golkar dengan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/5/2016) petang, tawaran tersebut belum muncul.

"Belum (ditawari). Kami tidak bicara soal itu," kata Sekjen Partai Golkar Idrus Marham usai pertemuan.

Selain Idrus, hadir di Istana Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie, Ketua Harian Nurdin Halid, Bendahara Umum Robert Joppy Kardinal dan Juru Bicara Golkar Nurul Arifin.

Pertemuan dengan elite Golkar ini di luar agenda kepresidenan.

Idrus menambahkan, Partai Golkar sebenarnya memiliki banyak kader potensial yang siap menjadi menteri. Namun, para kader potensial tersebut baru diusulkan apabila sudah ada tawaran dari Presiden.

"Republik tahu kami punya kader banyak. Tidak akan pernah kekurangan kami kalau ada tawaran seperti itu," ucap Idrus.

Menurut Idrus, pertemuan petang ini lebih banyak membahas soal hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar pekan lalu. Salah satu yang disampaikan adalah keputusan Golkar mendukung pemerintah.

"Presiden menyampaikan, kita prioritaskan kerja untuk kepentingan rakyat bersama pemerintah dan betul-betul kepentingan rakyat," ujar Idrus.

Saat ditemui sebelum bertemu Presiden Jokowi, Idrus Marham menegaskan bahwa Partai Golkar mempunyai banyak kader potensial untuk menjadi menteri.

(Baca: Ke Istana, Idrus Marham Nyatakan Golkar Punya Banyak Calon Menteri)

Namun, Idrus mengatakan bahwa pemilihan menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden.

Meski Golkar sudah masuk ke dalam pemerintah, bukan berarti partai berlambang pohon beringin tersebut harus mendapat jatah menteri. Golkar tetap akan konsisten mendukung pemerintah meski tidak mendapat jatah di kabinet.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com