Wakil Ketua LKKNU: Tak Ada Alasan Rusak Rumah Ibadah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil ketua Pengurus Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU), Luluk Nur Hamidah, menyesalkan terjadinya aksi perusakan Masjid Ahmadiyah di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Ringin Arum, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin (23/5/2016) dini hari, oleh sekelompok orang tidak dikenal.

Luluk mengatakan, perusakan tersebut merupakan tindakan main hakim sendiri yang melawan hukum. Tidak ada alasan yang bisa menjadi pembenaran atas tindakan perusakan rumah ibadah.

Apalagi, kata Luluk, Indonesia merupakan negara yang memiliki ideologi Pancasila, di mana kebebasan menjalankan ibadah dan keyakinan sangat dijunjung tinggi.

"Saya menyesalkan aksi perusakan Masjid Ahmadiyah di Kendal yang baru saja terjadi. Itu merupakan tindakan melawan hukum yang harus segera diproses," ujar Luluk saat dihubungi Kompas.com, Senin (23/5/2016).

Luluk berpendapat, seharusnya siapapun bisa menahan diri dan mengedepankan dialog dengan prinsip yang menjunjung tinggi akhlaqul karimah. (baca: MUI: Masalah Ahmadiyah Tidak Bisa Diselesaikan dengan Kekerasan)

Ia menuturkan bahwa agama Islam tidak menganjurkan cara-cara kekerasan, intimidatif dan sikap-sikap intoleran lain terutama dalam hal beribadah dan berkeyakinan.

Bahkan, lanjut Luluk, salah satu ajaran Rasulullah sangat tegas menyatakan, yang tidak boleh dirusak atau diserang dalam peperangan antara lain perempuan, anak-anak dan rumah ibadah.

(baca: Setara Institute: Ada 114 Perusakan Masjid Ahmadiyah sejak 2007)

"Apa alasan mereka sampai merusak Masjid Ahmadiyah? Apa kita sedang berperang? Saat perang saja perusakan rumah ibadah itu dilarang, apalagi dalam keadaan damai," kata Luluk.

Masjid Ahmadiyah di Kendal dirusak orang tak dikenal pada Senin dini hari. Menurut informasi pengurus masjid, tidak ada saksi yang melihat tindakan perusakan.

(Baca: Sebelum Dirusak, Masjid Ahmadiyah Kendal Didatangi Lurah Melarang Pembangunan)

Sebab, sekitar masjid tersebut kebun dan cukup jauh dari permukiman warga. Selain itu, perusakan dilakukan saat semua warga tertidur.

Namun, sebelum perusakan, masjid didatangi lurah dan camat setempat. Sang lurah meminta pembangunan masjid dihentikan dengan alasan ditolak warga.

Padahal, masjid tersebut telah mengantongi sertifikat dan izin mendirikan bangunan (IMB) sejak awal dibangun pada 2003.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Ahmad mengatakan, perusakan Masjid Ahmadiyah tersebut tengah diproses oleh kepolisian setempat.

Kepolisian akan menindak para pelaku perusakan tersebut. (baca: Mabes Polri Instruksikan Perusakan Masjid Ahmadiyah di Kendal Diusut)

"Perlu ambil tindakan langkah hukum terhadap mereka yang melakukan kekerasan. Bahkan bisa ditersangkakan dalam konteks perusakan atau pengeroyokan," ujar Boy.