Soeharto Lengser, Mahasiswa Tuntut Pembersihan Total Rezim Orde Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Pagi itu, Kamis, 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya atas desakan mahasiswa dan masyarakat. Aksi unjuk rasa besar-besaran selama beberapa hari akhirnya berbuah hasil.

Setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden, kursi kepresidenan kemudian diserahkan kepada wakilnya, Bacharuddin Jusuf Habibie.

Di antara suka cita mahasiswa yang saat itu sudah berhasil menduduki gedung DPR/MPR, ada pula perbedaan pandangan atas pengunduran diri Soeharto itu.

Masinton Pasaribu, mantan aktivis 1998 yang kini menjadi politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), menceritakan saat itu mahasiswa terbagi menjadi dua.

Sebagian mahasiswa menganggap dengan mundurnya Soeharto berarti perjuangan mahasiswa sudah selesai. Sebagian lagi menganggap perjuangan belum selesai.

"Sebagian merasa ada yang sudah cukup. Tapi kami berpandangan itu tidak cukup karena Habibie merupakan bagian dari Orde Baru. Kami menganggap penggantinya juga adalah pewaris dari rezim yang sama," ujar Masinton saat diwawacarai di kawasan Thamrin, Selasa (17/5/2016).

Pasca pengunduran diri Soeharto itu, ada sebagian mahasiswa yang memilih untuk bertahan.

Mahasiswa yang bertahan menganggap Habibie merupakan bagian dari rezim Orde Baru, karena itu penyerahan jabatan presiden kepada Habibie harus ditolak. Perlawanan mahasiswa tetap berlanjut.

Masinton menjelaskan, setelah Soeharto lengser mahasiswa terus melakukan unjuk rasa menolak seluruh perangkat Orde Baru, mendesak Partai Golkar dibubarkan dan mendorong pencabutan dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) serta mendorong pengadilan terhadap Soeharto.

Selain itu, mahasiswa juga menginginkan dibentuknya pemerintahan transisi. Mereka memandang bahwa Orde Baru harus benar-benar berakhir.

Oleh karena itu, pemerintahan transisi ini diharapkan diisi orang-orang yang memiliki perhatian akan demokrasi dan bersih dari rezim Orde Baru.

"Ada beberapa isu yang muncul saat itu. Termasuk mendorong pembentukan pemerintahan transisi. Kami buat kriterianya. Orang yang dinilai memiliki perjuangan menegakkan demokrasi, hak asasi manusia, tidak korup dan juga bukan bagian dari Orde Baru," ujar Masinton.