Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Segera, Dana PKH Dikirim Lewat Ponsel

Kompas.com - 19/05/2016, 13:47 WIB
Adhis Anggiany Putri S

Penulis


PALEMBANG, KOMPAS.com
- Pemerintah segera menerapkan pengiriman uang digital dalam sistem keuangan inklusif untuk bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH). Akan ada 100 kota untuk uji coba penerapan secara nasional. Palembang, Ibu Kota Sumatera Selatan, menjadi salah satunya.

Langkah ini bertujuan mengantisipasi kemungkinan pemotongan atau penyimpangan dalam penyaluran bantuan. Bantuan dikirim ke nomor rekening yang bisa diakses lewat telepon genggam atau ponsel penerima PKH.

"Kalau beras itu ada yang namanya 'bagi rata' (kepala desa membagi rata jatah beras bagi semua warga, termasuk warga non-PKH), nanti tidak ada lagi seperti itu," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Aula Prameswari, Kantor Walikota, Palembang, Rabu (18/5/2015).

Menurut Khofifah, penerima bantuan program Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra)—sebelumnya bernama raskin—haruslah orang yang namanya tercantum dalam daftar. Penggunaan uang digital dalam model keuangan inklusif, ujar dia, akan memastikan bantuan dana PKH langsung diberikan kepada penerima yang terdaftar. 

"Tidak akan salah sasaran," tegas Khofifah.

Lebih bisa dikelola

Keuntungan lain dari sistem tersebut, lanjut Khofifah, penerima PKH bakal lebih bebas mengelola dana sesuai kebutuhan. Uang bisa dicairkan sebagian saat dibutuhkan di bank tertunjuk atau dikonversikan menjadi barang di toko ritel yang sudah ditunjuk sebagai agen untuk mekanisme keuangan inklusif ini.

Ilustrasi

Kalau masih ada kelebihan, dana itu bisa ditabung untuk digunakan bila diperlukan saja. Adapun nomor rekening sebagai tujuan pengiriman dana pun mudah diingat karena sama dengan nomor ponsel bagi peserta yang sudah memiliki telepon genggam.

"Misalnya, ibu hamil terima (bantuan) Rp 1,2 juta yang dicairkan empat kali. Tiba-tiba, oh saya butuh kacang hijau, maka bisa ditukarkan (sebagian dana) untuk (membeli) kacang hijau," tutur Khofifah memberi contoh.

Untuk mematangkan sistem ini, Kementerian Sosial tidak bekerja sendiri. Agen penyedia barang diseleksi bersama Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Perbankan juga dilibatkan dalam proses ini.

"Ada semacam chip dalam kartu (SIM card ponsel) dan ada agen yang ditunjuk. Dari agen nanti ada notifikasi. Misalnya, dana Rastra itu Rp 110.800, bisa dikonversikan untuk beras, telur, atau kacang hijau (tidak harus beras saja)," kata Khofifah.

Sebelumnya, ujar Khofifah, uji coba model keuangan inklusif—untuk pembagian Rastra—digelar di tiga kabupaten kota sebanyak dua kali. Hasilnya, sebut dia, 95 persen peserta merasa puas dengan layanan ini.

Meski boleh dikatakan berhasil, kuantitas dan kualitas agen keuangan dan barang ini masih terus dimatangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Kemensos.

"Kami sudah punya peta 100 kota ini, di mana banknya, berapa jumlah agennya. Memungkinkan Juni ini sudah dimulai," ucap Khofifah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com