Luhut Nilai Pembongkaran Makam Korban Tragedi 1965 untuk Ungkap Sejarah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan merasa heran dengan sikap beberapa pihak yang tak menyetujui rencana pembongkaran kuburan massal korban peristiwa 1965.

"Kok enggak diselesaikan? Mau kasusnya kayak Netherland? Kalau mau silakan tanggung jawab," ujar Luhut di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (17/5/2016).

Menurut Luhut, dengan membongkar makam korban peristiwa tersebut, maka, setiap hal yang berkaitan dalam peristiwa itu dapat dijelaskan secara benar.

Luhut juga menilai bahwa Tragedi 1965 tidak bermula sejak Gerakan 30 September 1965 dan kekerasan yang terjadi setelahnya.

Menurut Luhut, rangkaian peristiwa itu juga terjadi sebelum 1965, termasuk Peristiwa Madiun 1948.

"Di mana sebenarnya PKI yang jadi penyebab dari kejadian itu. Jangan sampai dituduh Pemerintah Orde Baru yang memerintahkan hal itu, apalagi TNI dan alim ulama. Jadi konteks tuh dilihat utuh," ucapnya.

Selain itu, pembuktian fakta sejarah pada peristiwa ini juga diharapkan dapat meluruskan pandangan masyarakat dunia terhadap negara Indonesia.

"Inti saya ingin membongkar itu nih, saya tidak mau (Indonesia) oleh orang luar (asing) dituduh membunuh 14.000 orang itu. Saya tidak mau lagi Indonesia dipermalukan di dunia internasional. Saya mau selesaikan dengan cara bermartabat dan demokratis," ujar Luhut.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah sudah berpedoman pada undang-undang dalam menyikapi masalah ini.

Adapun dasar hukum itu, menurut Luhut, adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999, TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966, dan TAP MPRS Nomor XXIII Tahun 1966.

Karena itu, menurut luhut, oembongkaran makam ini merupakan hal penting sebagai bagian dari proses pengungkapan fakta.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu mengaku tidak setuju dengan rencana pembongkaran kuburan massal korban peristiwa 1965.

Ia mengkhawatirkan jika dilakukan, hal tersebut justru menimbulkan konflik baru. (Baca: Berbeda dengan Jokowi, Ryamizard Tolak Rencana Bongkar Kuburan Massal Tragedi 1965)

"Justru itu. Bongkar-bongkar kuburan kalau semuanya marah? Berkelahi semua," ujar Ryamizard di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2016).

Ryamizard mengingatkan agar semua pihak tidak memprovokasi dan mengundang terciptanya pertumpahan darah.

"Saya sebagai Menhan tentunya menginginkan negara ini tidak ada ribut-ribut, damai," tutur Ryamizard.