JAKARTA, KOMPAS.com - Purnawirawan TNI berencana menyelenggarakan simposium melawan PKI pada 1 dan 2 Juni 2016 mendatang. Simposium melawan PKI ini menjadi tandingan dari simposium korban tragedi 1965 yang sebelumnya sudah digelar.
Para pensiunan TNI ini menganggap simposium itu tidak mengakomodasi semua pihak, sehingga mereka memutuskan untuk membentuk simposium lain.
"Kalau mau meluruskan, harusnya sama-sama, objektif seluruhnya, terbuka seluruhnya," ujar Ketua DPP Gerakan Bela Mayjen TNI (purn) Budi Sujana di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2016).
"Kami minta tolong, kalau mau bikin (Simposium rekonsiliasi) mari bikin yang sama-sama, panitia sama banyak, pembicara seimbang," sambung dia.
(Baca: Berbeda dengan Jokowi, Ryamizard Tolak Rencana Bongkar Kuburan Massal Tragedi 1965)
Begitu pun dengan korbannya, kata Budi, tak hanya korban setelah 1965 namun juga digali penyebabnya dari tahun-tahun sebelumnya hingga tahun 1948.
Ia berharap simposium melawan PKI tersebut bisa dihadiri berbagai golongan dan pihak untuk meyakinkan bahwa bangsa Indonesia mampu mempertahankan Negra Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasilanya dari rongrongan kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Para purnawirawan ini berencana meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai perwakilan pemerintah, untuk memfasilitasi simposium ini.
(Baca: Pemerintah Bentuk Tim untuk Verifikasi Data Kuburan Massal Korban 1965)
"Kalau tidak (mendukung) ya berarti yang didukung mereka PKI," tutur Budi.
Simposium tersebut rencananya akan dipimpin oleh mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen (Purn) Kiki Syahnakri. Kiki mengatakan, mereka khawatir dengan Simposium korban 1965 yang hanya dilakukan sepihak.
Ia mengaku sempat meminta agar simposium tersebut ditunda namun tak dilaksanakan. Menurut fia, tujuan dari simposium tersebut tak tercapai jika tujuan akhirnya adalah rekonsiliasi.
(Baca: Isu Kebangkitan PKI Diembuskan untuk Gagalkan Penyelesaian Kasus 1965? )
"Tidak mungkin terjadi rekonsiliasi kalau hanya sepihak. Artinya goal simposium tidak tercapai malah menimbulkan reaksi yang luar biasa seperti ini," tutur Kiki.
"Apalagi setelah itu mau membongkar makam," sambung dia.
Namun, ia menyebutkan penyelenggaraan Simposium ini masih terbentur finansial. Meski begitu, Kiki mengaku Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu telah mengetahui dan menyetujui rencana ini.
"Ya, mendukung. Mendukung finansial juga," ujarnya.