Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komite Etik Pantau Turnamen Golf Golkar di Sentul, Apa Hasilnya?

Kompas.com - 09/05/2016, 08:43 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Etik Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar turut memantau acara turnamen golf Golkar di Sentul, Minggu (8/5/2016).

Pemantauan dilakukan karena ajang tersebut berpotensi menjadi sarana salah satu bakal calon ketua umum untuk memengaruhi pengurus Dewan Pimpinan Daerah Golkar tingkat I yang menjadi peserta turnamen golf.

"Kami kirim orang untuk melihat dan mengecek langsung ke sana," kata Ketua Komite Etik Munaslub Golkar Fadel Muhammad, saat dihubungi, Senin (9/5/2016).

Hasilnya, Komite Etik belum melihat ada pelanggaran atau politik uang dalam turnamen golf itu.

Menurut Fadel, turnamen itu diadakan oleh Ketua DPD I sebagai ajang silaturahim.

Dia membantah informasi bahwa turnamen golf itu difasilitasi oleh salah satu bakal calon ketua umum.

"Setya Novanto enggak datang, dia ke Medan, itu hanya diadakan Ketua DPD I," kata Fadel.

Fadel menambahkan, turnamen dengan hadiah mobil mewah merupakan hal yang biasa dan bukan hanya menjelang pelaksanaan Munaslub.

Menurut dia, hadiah empat mobil mewah juga hal yang wajar.

"Itu kan diasuransi, pertandingan biasa bikin begitu itu asuransi yang ngasih. Tapi enggak ada yang terima hadiahnya," ujar Fadel.

Seperti diberitakan Kompas TV, acara bertajuk "Turnamen Golf Bersama Golkar" tersebut dihadiri elit partai dan sejumlah anggota DPD 1 alias mereka yang berpotensi menggerakan anggota-anggota lain untuk memberikan sura pada salah satu calon saat pemilihan Ketua Umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Mubaslub) 15 Mei mendatang.

Empat mobil mewah menjadi hadiah bagi pemenang turnamen tersebut.

Salah satu kandidat ketua umum, Setya Novanto ditengarai salah satu yang memberikan hadiah.

"Turnamen ini sebagai ajang untuk menyatukan kader dan masyarakat umum yang mau bergabung," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Oktaviano seperti dikutip Kompas TV, Minggu.

Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai, tak menutup kemungkinan kegiatan tersebut dapat dilaporkan ke komite etik jika motifnya memang bertujuan untuk mendulang suara saat Munaslub.

"Karena per tanggal setelah ditetapkannya sebagai calon, aturan yang dibuat SC (Steering Committee) tidak boleh ada calon yang berinteraksi langsung dengan pemilik suara," ujarnya.

Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro berpendapat, jika Partai Golkar ingin disenangi dan merebut hati rakyat maka harus berempati dengan kesulitan masyarakat.

Ia menambahkan, kegiatan semacam itu tak perlu dilakukan.

"Jangan yang mengesankan nuansa-nuansa yang hedonis. Karena masyarakat sudah capek," ucap Siti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com