PDI-P Dinilai Blunder jika Paksa Risma atau Ganjar Maju Pilgub DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan dinilai menghancurkan masa depan kader potensialnya yang kini tengah menjabat sebagai kepala daerah jika memaksa mereka bertarung dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, jika para kader potensial PDI-P seperti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dipaksakan maju Pilgub DKI Jakarta, maka bisa meninggalkan kesan negatif bagi para simpatisan PDI-P khususnya di Surabaya dan Jawa Tengah.

(baca: Ahok dan Risma Dianggap Layak "Diadu" di DKI)

"Mereka kan diharapkan oleh warganya untuk menyelesaikan masa jabatannya. Kalau Risma dan Ganjar dipaksa turun ke Jakarta malah bisa jadi blunder buat PDI-P," kata Ikrar saat dihubungi Kompas.com, Rabu (4/5/2016).

Ikrar menambahkan, kepala daerah berprestasi dari PDI-P seperti Ganjar dan Risma boleh saja diproyeksikan untuk menjadi Presiden, khususnya lewat Pilgub DKI sebagai batu loncatan.

Hanya, dia menyarankan untuk tidak gegabah dalam melakukan hal tersebut. (baca: "Jangan Samakan Risma dengan Jokowi")

"Di daerahnya masing-masing jika mereka berprestasi pastinya bisa menjadi bahan pembicaraan juga di tingkat nasional. Daripada meninggalkan daerahnya masing-masing, tapi malah program kerjanya tidak diteruskan, ya sayang, jadinya malah buruk kesannya," ujar Ikrar.

Ia melanjutkan, jika PDI-P tetap memaksa Risma dan Ganjar turun di Pilgub DKI Jakarta, kesan negatif yang ditinggalkan simpatisan mereka tentu berpengaruh ke Pilpres 2019.

Mereka akan disangka haus jabatan karena belum menyelesaikan tugasnya di daerah. (baca: Ikrar Nusa Bhakti: Risma Belum Bisa Tandingi Ahok)

Menurut Ikrar, daerah juga membutuhkan figur-figur yang berkualitas untuk menjadi kepala daerah.

"Sehingga kalau dipaksakan bisa merusak citra partai sekaligus citra Risma dan Ganjar juga," ujar dia.

Risma sebelumnya mengaku telah menyampaikan langsung penolakannya untuk dicalonkan sebagai gubernur DKI Jakarta kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

(baca: Respons Megawati Saat Risma Menolak Jadi Cagub DKI)

Alasan utamanya adalah janji Risma untuk menyejahterakan warga Surabaya, termasuk menyelesaikan persoalannya satu per satu.

Menurut Risma, janji adalah utang yang harus dipenuhi. Risma mengatakan, warga Surabaya juga tidak setuju jika dirinya pindah memimpin di ibu kota negara.

Penolakan juga disampaikan Ganjar. Ia berkali-kali menyampaikan sudah menjabat gubernur. (baca: Soal Pilgub DKI, Ganjar Pranowo Ikuti Langkah Ridwan Kamil)