Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikrar Nusa Bhakti: Risma Belum Bisa Tandingi Ahok

Kompas.com - 04/05/2016, 09:36 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Bursa bakal calon gubernur DKI Jakarta 2017 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) masih jadi perbincangan hangat.

Kedatangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ke Surabaya beberapa waktu lalu memunculkan pertanyaan besar terkait peluang Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ikut bertarung pada Pilgub DKI Jakarta 2017.

Meski demikian, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, berpendapat, terlalu riskan bagi PDI-P untuk mengusung Risma. Pasalnya, hingga saat ini belum ada satu pun hasil survei elektabilitas yang menunjukkan keunggulan Risma.

"Nyatanya, hingga saat ini Basuki Tjahaja Purnama masih lebih unggul secara elektabilitas," ujar Ikrar saat dihubungi Kompas.com, Rabu (4/5/2016).

(Baca: Kata Megawati soal Risma untuk Pilgub DKI Jakarta...)

Risma hanya unggul dalam hasil survei tingkat kesukaan masyarakat atas calon gubernur DKI Jakarta 2017 yang dirilis oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada 25 Januari 2016.

Menurut hasil survei tersebut, Risma berhasil menduduki peringkat teratas dengan torehan 85,54 persen. Sementara itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berada di peringkat ketiga dengan raihan 71,39 persen.

Adapun dalam hasil survei elektabilitas yang dirilis Charta Politika pada 30 Maret 2016, Ahok masih di posisi tertinggi dengan angka 51,8 persen. Risma pun berada di peringkat ketiga dengan perolehan 7,3 persen.

(Baca: Jika PDI-P Usung Risma, Apa Kata Ahok?)

Karenanya, Ikrar mengatakan, langkah yang paling realistis bagi PDI-P untuk Pilgub DKI Jakarta pada saat ini adalah tetap mengusung Ahok jika ingin menjadi partai penguasa di Ibu Kota.

"Politik itu jangan menggunakan emosi. Meskipun Ahok belakangan ini sering mengeluarkan pernyataan yang kurang mengenakkan bagi PDI-P, kan dia punya hasil kerja yang bisa dipertimbangkan," kata Ikrar.

Dia menambahkan, kasus Risma berbeda dengan Joko Widodo pada Pilgub DKI 2012 lalu. Menurut dia, saat itu, Joko Widodo memiliki dukungan yang besar dari elemen masyarakat sipil di Jakarta sehingga dia layak diusung.

"Sekarang kan kita belum melihat dukungan Risma dari masyarakat sipil di Jakarta, beda sama Jokowi dulu," imbuh dia.

Kompas TV Survei: Elektabilitas Ahok Masih Teratas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com