Komnas HAM Diminta Bentuk Satgas untuk Kumpulkan Data Kuburan Massal Tragedi 1965

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota dewan pengarah International People's Tribunal on 1965 Crimes Against Humanity in Indonesia (IPT 1965) Reza Muharam mengharapkan Pemerintah melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membentuk satuan tugas untuk mengumpulkan data-data terkait lokasi pembunuhan massal korban Tragedi 1965.

Satgas tersebut, menurut Reza, harus juga melibatkan organisasi masyarakat sipil sebagai syarat pelibatan publik dalam mengupayakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1965.

"Kami harap pemerintah membentuk satu satgas dari Komnas HAM untuk menerima data-data dengan melibatkan organusasi masyarakat sipil," ujar Reza saat mendatangi kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (2/5/2016).

Dalam kesempatan itu Reza bersama ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan Massal (YPKP) 1965 Bejo Untung menyampaikan kepada Asisten Deputi III bidang Hukum dan HAM, Abdul Hafil, bahwa data mengenai kuburan massal korban Tragedi 1965 yang dimiliki oleh YPKP 1965 telah diserahkan ke Komnas HAM.

Menurut penuturan Bejo Untung, saat ini ada 122 titik lokasi kuburan massal yang berhasil didata. Jumlah itu kemungkinan akan semakin bertambah.

Titik lokasi itu, kata Bejo, tersebar di 12 provinsi. Berdasarkan data yang dimiliki YPKP, paling banyak titik kuburan massal berada di Jawa Tengah, yakni 50 lokasi.  Sementara itu di Jawa Timur terdapat 28 dan Sumatera Barat ada 21 lokasi.

(Baca: YPKP 1965 Sebut Ada Puluhan hingga Ratusan Kuburan Massal Tragedi 1965 di Jawa)

"Itu baru sebagian yang saya sebutkan, dan ini masih bertambah. Karena perintah Jokowi ke Luhut untuk mencari kuburan massal ini disambut baik oleh korban dengan penuh semangat. Mereka mulai bekerja mengumpulkan data lokasi," ucap Bejo.

Oleh karena itu, Reza pun menekankan pentingnya Pemerintah membentuk Satgas. Sebab, tidak hanya YPKP 65 yang mengumpulkan data dan melakukan penelitian terkait kuburan massal korban 1965.

(Baca: Siang Ini, YPKP Akan Serahkan Data 122 Kuburan Massal Korban 1965 ke Luhut)

"Data yang diserahkan baru dari satu organisasi, belum dari organisasi masyarakat sipil yang lain, seperti misalnya komunitas korban 65 yang ada di Bali," kata Reza.