Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

NU Minta Jokowi Tetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila

Kompas.com - 01/05/2016, 13:49 WIB
Achmad Faizal

Penulis

PASURUAN, KOMPAS.com - Nahdlatul Ulama atau NU secara resmi dan kelembagaan meminta kepada Presiden Jokowi untuk menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahirnya Pancasila.

Hal tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Lahir ke-93 NU di lapangan Candra Wilwatikta, Pasuruan Jawa Timur yang dihadiri sekitar 15.000 orang yang berasal dari kalangan nahdliyin dan ormas-ormas se Jawa Timur, antara lain Persatauan Alumni GMNI, FKPPI, PMKRI, GMKI, dan lain-lain.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menyatakan, NU telah melakukan berbagai kajian akademis, baik yang bersifat historis maupun ideologis.

"Hasilnya tidak dapat dipungkiri bahwa pada tanggal 1 Juni 1945 itulah di depan sidang BPUPKI Bung Karno untuk pertama kalinya mencetuskan dan menawarkan gagasannya tentang lima dasar Indonesia merdeka yang beliau beri nama Pancasila," ujar Said, Sabtu (30/4/2016) kemarin.

 

Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Muttawaqil Alallah dalam sambutannya mengatakan keprihatinannya karena sampai detik ini hingga menjelang 72 tahun Indonesia merdeka, Hari Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara masih saja belum ditetapkan.

"Bayangkan, Hari Buruh saja kita peringati, Hari Proklamasi juga kita peringati dan lain-lain, kok hari lahirnya Pancasila tidak pernah kita peringati," tegas Muttawaqil.

Megawati Soekarnoputri yang diundang secara khusus oleh Panitia dalam kapasitasnya sebagai Presiden RI ke-5 dan Putri Bung Karno didapuk untuk menerima dokumen kajian akademis yang telah disusun oleh PBNU tentang usulan penetapan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila.

Dokumen tersebut diserahkan langsung di hadapan 15.000 hadirin dan tokoh tokoh NU se-Jawa Timur oleh Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj.

Dalam sambutannya Megawati mengungkap perasaan kerinduannya dengan keluarga besar NU. Dia mengatakan hubungan baik dengan NU sudah terbina baik sejak jaman Bung Karno hingga ia meneruskan hubungan dengan Gus Dur.

Mega mengungkapkan meskipun sering terjadi perbedaan pendapat dengan Gus Dur pada masa lalu tetapi hubungan pribadi dan kekeluargaan selalu baik hingga saat ini. Mega mengisahkan bahwa Gus Dur pernah berpesan kepada dirinya bahwa antara NU dan PDI Perjuangan atau kalangan nasionalis tidak boleh pecah karena jika NU dan nasionalis pecah maka negara ini bisa bubar.

"Mari kita jaga persatuan bangsa dengan perekat ideologi Pancasila," tutur Mega.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR, Ahmad Basarah yang juga hadir dalam acara tersebut mengungkapkan kebahagiaan dan apresiasinya atas prakarsa PBNU mengusulkan penetapan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila kepada Presiden Jokowi.

Hal ini akan melengkapi dokumen ketatanegaraan yang telah menetapkan tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Hari Konstitusi melalui Keppres Nomor 18 tahun 2008. Seperti kita ketahui pada tanggal 18 Agustus 1945 tersebut Pantia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau (PPKI) telah mengesahkan utk pertama kalinya UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia merdeka.

"Dengan demikian akan semakin sempurnalah jika tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai Hari Lahirnya Pancasila melalui sebuah Keputusan Presiden", kata Ahmad Basarah tadi malam di Pasuruan Jawa Timur.

Dalam kesempatan acara tersebut Megawati juga didampingi oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto, Ketua DPP PDI Perjuangan, Prananda Prabowo, Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI, Ahmad Basarah, Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat serta anggota DPR RI Ario Bimo dan Diah Rieke Pitaloka.

"Dari Jawa Timur akan kita akan kawal penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila", ujar Komandan Apel Besar NU, Saefullah Yusuf dalam pidatonya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com