Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasil Sidang Etik Anggota Densus 88 Terkait Siyono Tuntas Pekan Depan

Kompas.com - 20/04/2016, 14:15 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari ini, sidang etik terkait penanganan terduga teroris Siyono oleh anggota Densus 88 kembali digelar. Sidang ini masih akan berlangsung hingga pekan depan.

Menurut Analis Kebijakan Madya Divisi Humas Polri, Kombes Pol Rikwanto, kemungkinan pekan depan majelis etik bisa mendapatkan kesimpulan.

"Minggu depan mudah-mudahan bisa disimpulkan apa yang terjadi dan ditemukan ada atau tidak pelanggaran. Baru bisa disimpulkan setelah pemeriksan selesai," ujar Rikwanto di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (20/4/2016).

Sidang berlangsung sejak Selasa (19/4/2016). Kemarin, majelis etik memanggil ayah Siyono, Marso, kepala desa kediaman Siyono, dan sejumlah anggota Densus 88. Mereka bersaksi untuk melengkapi berita acara pemeriksaan anggota Densus 88 yang saat itu mengawal Siyono.

(Baca: BNPT: Otopsi Tak Bisa Jelaskan Bagaimana Siyono Bisa Dipukul)

"Saat ini kami mendengarkan apa yang dilakukan petugas waktu membawa Siyono sehingga terjadi perkelahian dan meninggal. Proses masih berlangsung dan masing-masing pihak menyampaikan keterangan," kata Rikwanto.

Dalam sidang juga dibeberkan sejumlah alat bukti berupa hasil visum dan CT Scan yang dilakukan dokter Polri. Selain itu, dilampirkan juga hasil otopsi jenazah Siyono yang dilakukan PP Muhammadiyah.

(Baca: Komnas HAM Duga Ada Pelanggaran HAM soal Tewasnya Siyono, Ini Komentar Kapolri)

"Anggota yang mengamankan Siyono kena pukul juga, visum dia juga jadi alat bukti yang digelar," kata Rikwanto.

Hasil visum, CT Scan, dan otopsi jenazah nantinya akan menjadi pertimbangan oleh majelis etik dalam menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran prosedur atau tidak dalam penanganan Siyono oleh anggita Densus 88.

Majelis akan mencocokan hasil tersebut dengan keterangan para saksi.

Kompas TV Beda Pendapat Soal Kematian Siyono
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com