Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR Ungkap Jokowi Sempat Khawatir Ide GBHN Dihidupkan Kembali

Kompas.com - 11/04/2016, 14:13 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengatakan, banyak pihak yang khawatir jika Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dihidupkan kembali, maka Indonesia pun akan kembali ke masa Orde Baru.

Kekhawatiran itu juga sempat dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ada pertanyaan Presiden, 'Pak Ketua, kalau amandemen, apa tidak buka kotak pandora?' Sebagaimana pertanyaan orang banyak," ujar Zulkifli di Hotel Bumi Minang, Padang, Senin (11/4/2016).

Namun, Zulkifli membantah kekhawatiran tersebut. Menurut dia, GBHN nantinya tidak akan membangkitkan keburukan yang terjadi pada masa lalu.

Amandemen kali ini, kata dia, sudah terfokus pada poin yang akan diamandemen, demikian dengan bunyinya.

(Baca: Ada Apa di Balik Wacana Menghidupkan Kembali GBHN?)

"Kalau mau pasal yang lain, maka prosesnya harus diubah lagi. Sosialisasi dulu, kajian akademis dulu, jadi panjang. Sudah, tidak usah khawatir, ini tidak akan ke mana-mana," kata dia.

Atas kekhawatiran tersebut, MPR kemudian gencar melakukan focus group discussion (FGD) dengan berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi hingga pakar hukum tata negara.

Zulkifli menargetkan, pembahasan dilakukan dengan 50 perguruan tinggi, seperti yang dilakukan dengan Universitas Andalas di Padang, hari ini.

"Hanya sekarang rumusannya apa, perlu kita diskusikan secara mendalam GBHN yang seperti apa, apa isinya," kata Zulkifli.

Kompas TV Kotak Pandora GBHN â?? Satu Meja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com