JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Fahri Hamzah, Mujahid A Latief, menemui pimpinan DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2016).
Mujahid bersama timnya diterima oleh Ketua DPR Ade Komarudin dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Mereka memberikan surat kepada pimpinan DPR bahwa Fahri saat ini sedang melakukan langkah hukum terkait pemecatannya dari Partai Keadilan Sejahtera. (baca: Siapa Ledia Hanifa, Srikandi PKS Pengganti Fahri Hamzah?)
Dengan langkah hukum yang dilakukan Fahri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mujahid meminta agar pimpinan DPR tidak memproses pergantian Fahri Hamzah baik sebagai wakil ketua DPR maupun anggota DPR.
Dia meminta, agar pimpinan DPR menunggu hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan. (baca: Fahri Dipecat, PKS Dinilai Bisa Langsung Ganti Wakil Ketua DPR)
"Mohon agar tidak melakukan tindakan apapun kepada Pak Fahri baik sebagai anggota DPR maupun pimpinan DPR," kata Mujahid.
Ade Komarudin dan Fadli Zon mengaku akan menindaklanjuti surat tersebut dalam rapat pimpinan, Selasa (12/4/2016).
"Besok akan ada rapim. Ini akan jadi bahan utama dalam rapat pimpinan," kata Ade.
Fahri sebelumnya menegaskan bahwa posisinya sebagai anggota dan pimpinan DPR tidak bisa langsung digantikan. (baca: Tolak Diganti, Fahri Hamzah Surati Pimpinan DPR dan Fraksi)
Sebab, saat ini Fahri telah menempuh langkah hukum ke pengadilan negeri Jakarta Selatan terkait pemecatannya.
"Posisi saya tidak bisa diganggu. Kalau ada sengketa di luar harus berhenti di situ," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2016).
Fahri mengaku akan segera menyurati pimpinan DPR dan pimpinan sepuluh fraksi di DPR untuk memberitahukan secara resmi langkah hukum yang dilakukan. (Baca: Dipecat, Fahri Hamzah Gugat Presiden PKS, Majelis Syuro, dan BPDO)
Dia yakin pimpinan DPR dan pimpinan fraksi tidak akan menyetujui pergantiannya, meski saat ini PKS sudah menunjuk Ledia Hanifa sebagai penggantinya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
