Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Akui Sempat Rayu Ridwan Kamil Tak Maju Pilkada DKI

Kompas.com - 05/04/2016, 18:05 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristyanto mengaku sempat merayu Wali Kota Bandung Ridwan Kamil untuk tidak maju dalam Pilkada DKI 2017.

Hasto merasa berjasa membantu calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama, yang saat itu tengah melakukan pendekatan kepada PDI Perjuangan.

Hasto melihat adanya chemistry yang dibangun antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ahok.

Chemistry itu terlihat ketika Megawati merayakan ulang tahunnya pada 23 Januari 2016. (Baca: Tumpeng Megawati untuk Basuki)

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menerima buku "Megawati dalam Catatan Wartawan: Menangis dan Tertawa Bersama Rakyat" dari Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, di Gedung Arsip Nasional, Rabu (23/3/2016).
"Kita tahu bahwa Bu Mega saat itu memberikan potongan tumpeng pertama kepada Ahok, dan itu merupakan suatu kehormatan," cerita Hasto saat membuka pelatihan tim kampanye PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Selasa (5/4/2016).

Tak hanya Hasto, para kader lain pun juga melihat hal serupa. Tak heran jika wacana untuk mengusung Djarot Saiful Hidayat sebagai wakil Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017 sempat mencuat.

Selang satu bulan setelah perayaan ulang tahun Megawati, Hasto bertandang ke Bandung untuk bertemu Ridwan. Saat itu, dirinya ditemani oleh Ketua DPP PDI-P Andreas Parreira.

"Kami merayu Pak Ridwan Kamil agar tidak maju pada Pilkada DKI Jakarta," ujarnya.

Rupanya, setelah bertemu Presiden Joko Widodo pada 29 Februari 2016, Ridwan mengurungkan niatnya untuk maju sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. (Baca: Alasan Ridwan Kamil Tak Ikut Pilkada DKI 2017)

Namun, meski Ridwan batal maju ke Pilkada DKI, rupanya Ahok justru memilih jalur perseorangan dengan Heru Budi Hartono sebagai calon wakil.

Kendati demikian, Hasto menekankan, Megawati tetap menghargai keputusan Ahok yang tidak menggunakan kendaraan parpol. (Baca: Sindiran dan Pujian untuk Ahok dalam "Hajatan" Megawati)

Megawati juga telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajarannya untuk tetap mendukung Ahok hingga menyelesaikan masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2017. (Baca: Disindir Megawati, Begini Reaksi Ahok)

"Ini kedewasaan politik yang diterapkan Bu Mega," tandasnya.

Kompas TV Sindiran Mega Untuk Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com