Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/04/2016, 16:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago menilai, wajar jika partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih berniat bersatu untuk mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Sebab, Ahok memiliki elektabilitas yang tinggi sebagai calon petahana.

"Apalagi Ahok sampai hari ini masih tetap ingin maju menggunakan jalur independen. Tentu ini membuat tidak nyaman partai-partai politik yang selama ini menarik mahar pada calon," kata Irma saat dihubungi, Jumat (1/4/2016).

"Pada Pilkada biasa saling memberikan dukungan satu sama lain, apa lagi bagi partai yang tidak bisa mengusung sendiri calonnya. Tapi bagi Nasdem, politik tanpa mahar sudah jadi komitmen," tambah Irma.

Irma meyakini, Ahok yang maju lewat jalur independen dengan dukungan tambahan dari Nasdem, Hanura dan kelompok relawannya, tetap bisa keluar sebagai pemenang. (baca: Ruhut: KMP Jangan Keroyokan, Kalah Lawan Ahok Bisa Malu Sendiri)

Menurut dia, faktor calon yang diusung akan lebih menentukan dibanding dengan koalisi besar-besaran partai politik.

"Karena yang memilih kan rakyat bukan partai. Apalagi rakyat Jakarta sudah sangat cerdas dalam memilih pimpinannya," ucap dia.

Penyelenggaraan Pilkada DKI 2017 menjadi salah satu agenda pembahasan dalam pertemuan pimpinan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), di Kantor DPP PKS, Kamis (31/3/2016) malam. (baca: Hanura: Semakin "Dikeroyok", Ahok Semakin Didukung Rakyat)

Hadir dalam pertemuan itu Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Presiden PKS Sohibul Iman, dan Sekjen DPP PPP hasil Muktamar Jakarta, Dimyati Natakusumah.

Menurut Prabowo, dalam penyelenggaraan Pilkada DKI mendatang, tak menutup kemungkinan KMP akan mengusung nama yang sama. (baca: KMP Buka Peluang Usung Satu Nama di Pilkada DKI)

Hal itu sebelumnya telah dilakukan KMP ketika mengusung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa saat Pilpres 2014 lalu.

"Yah, kemungkinan ada saja. Bisa saja," kata Prabowo.

Kompas TV Kata Kemenlu Soal Kicauan Dubes ke Ahok

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com