Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Busyro Muqoddas Duga Ada Keanehan di Balik Penolakan Otopsi Siyono oleh Warga

Kompas.com - 31/03/2016, 18:51 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menganggap ada keanehan di balik penolakan masyarakat Warga Desa Pogung, Cawas, Klaten, Jawa Tengah terhadap rencana otopsi jenazah Siyono.

Siyono tewas saat dalam penahanan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri.

Busyro menilai reaksi tersebut tak seperti tradisi di masyarakat, di mana jika ada orang yang meninggal dunia maka tetangga-tetangganya akan datang melayat.

"Sekarang di balik penolakan itu ada apa? Apakah sebelumnya ada tradisi-tradisi di desanya Siyono itu keretakan masyarakat?" ujar Busyro usai mengisi acara diskusi di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (31/3/2016).

"Setahu saya tidak ada. Masyarakat di sesa sana guyub-guyub seperti pada umumnya masyarakat Indonesia. Jadi aneh, aneh sekali," kata dia.

Ia menambahkan, otopsi dilindungi oleh hukum dan diatur oleh Undang-Undang. Sehingga jika ada upaya pengalang-halangan maka dapat dikatakan melanggar hukum.

Sebab, otopsi adalah cara akademis untuk mengetahui wajar atau tidaknya suatu kematian.

Meski begitu, Busyro membantah saat ditanya apakah warga sekitar menerima ancaman dari pihak tertentu di balik penolakan tersebut.

Kalau pun terjadi keganjilan, Busyro menambahkan, maka apapun hasilnya dapat menjadi bahan koreksi bagi Polri.

"Kelemahan-kelemahannya harus dikoreksi oleh publik. Kepolisian kan lembaga publik," ujarnya.

Busyro menuturkan, pihaknya telah menyiapkan tim otopsi yang terdiri dari lima orang, dari pihak rumah sakit dan perguruan tinggi.

Namun, ia belum dapat memastikan kapan otopsi akan dilakukan.

"Kami belum dapat informasi dari dokter ahli forensik," kata mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Kompas TV Terduga Teroris Serang Petugas Densus 88
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com