Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir Wapres Sayangkan Pemecatan Guru Honorer di Maluku akibat Curhat ke JK

Kompas.com - 25/03/2016, 07:39 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Husain Abdullah, menilai curhat yang disampaikan Miftah Sabban tentang kondisi pendidikan yang ada di daerahnya sangat bermanfaat, baik bagi Kalla maupun masyarakat Banda.

Miftah merupakan guru honorer di SD Negeri 2 Banda, Kabupaten Maluku Tengah yang mengaku diberhentikan oleh pihak sekolah akibat curhatannya tersebut.

Husain mengaku belum tahu persis motif di balik pemberhentian tersebut. Jika benar seperti apa yang diberitakan media massa hanya karena curhat, ia pun menyayangkannya.

"Kalau betul karena menyampaikan aspirasi saat wapres temu wicara, maka tindakan tersebut tidak bijaksana," ujar Husain, melalui pesan teks, Kamis (24/3/2016) malam.

Menurut dia, kunjungan Kalla ke Banda memang untuk menyerap sebanyak-banyaknya informasi tentang perkembangan daerah tersebut, termasuk pendidikan.

Alih-alih diberhentikan, Miftah menurutnya layak diberi apresiasi. Terlebih, Kalla pun senang bisa menerima informasi yang spontan, tanpa rekayasa dan jujur seperti itu.

"Sehingga menjadi dasar untuk membuat solusi bagi pendidikan di Banda yang memang masih butuh perhatian," kata Husain.

Dianggap mencoreng

Miftah, yang telah mengabdi sejak lima tahun di sekolah itu, kini tidak bisa lagi mengajar setelah Kepala SDN 2 Banda Fatimah Assagaff memanggilnya dan memberhentikannya sebagai guru.

Miftah menceritakan bahwa pemberhentian itu dipicu oleh curhat yang disampaikannya dalam pertemuan sejumlah elemen masyarakat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Mini pada 17 Maret 2016.

Saat itu, Miftah menyampaikan kepada Wapres tentang kondisi dunia pendidikan yang sangat memprihatinkan di Pulau Syahrir Kepulauan Banda.

(Baca: Curhat ke Wapres soal Pendidikan, Guru Honorer Dipecat)

"Saya ungkapkan soal mutu pendidikan dan SDM yang masih sangat minim dan itu diapresiasi oleh Pak Wapres saat itu," kata Miftah.

"Saya dipanggil Senin (21/3/2016) kemarin. Kepala Sekolah bilang kepada saya kalau apa yang saya sampaikan ke Pak Wapres telah mencoreng pendidikan di Banda. Kepala Sekolah juga mengaku kepada saya kalau dia sempat ditegur Kepala UPTD (Pendidikan)," kata Miftah.

Ia mengaku, Fatimah juga sempat menyatakan bahwa jika dia tidak diberhentikan, maka akan berimbas kepada jabatan Fatimah.

Secara terpisah, Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tuasikal Abua menyatakan, tidak memerintahkan pemberhentian guru honorer tersebut.

"Demi Allah, saya tidak punya niat jahat sedikit pun untuk memecat guru honorer tersebut," kata Tuasikal saat dihubungi Kompas.com, Rabu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com