Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sumarsih Akan Terus Aksi Kamisan Meski Jokowi Usulkan Rekonsiliasi

Kompas.com - 24/03/2016, 19:28 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ibu dari korban Peristiwa Semanggi I 1998 BR Norma Irmawan, Maria Katarina Sumarsih, mengatakan bahwa dirinya tidak akan menerima jika pemerintah tetap menggunakan jalur rekonsiliasi untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Menurut Sumarsih, selama 18 tahun korban kekerasan 1998 tidak pernah berhenti menuntut penyelesaian yang sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

"Apa yang kami tuntut selama ini kan melalui mekanisme penyelidikan komnas HAM, kemudian proses penyidikan oleh Kejaksaan Agung," ucap Sumarsih ketika ditemui usai Aksi Kamisan di depan Istana Negara, Kamis (24/3/2016).

Saat ini, hanya ada dua kasus yang ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan membentuk pengadilan HAM adhoc, yaitu kasus Timor Timur dan Peristiwa Tanjung Priok.

Sedangkan sisa kasus lainnya belum dibentuk pengadilan adhoc. Berkas penyelidikannya pun masih berada di Kejaksaan Agung.

Sumarsih juga menuturkan, jika pemerintah berkeras menempuh jalur rekonsiliasi, maka ia dan keluarga korban lainnya masih akan terus melakukan Aksi Kamisan.

Adapun, yang ia lakukan saat ini, kata Sumarsih, merupakan upaya untuk melanjutkan apa yang diperjuangkan anaknya, Wawan, saat reformasi 1998, yakni penegakan supremasi hukum.

"Kami keluarga Korban akan terus melakukan aksi kamisan sampai Pemerintah membentuk Pengadilan HAM Adhoc. Saya masih kuat berdiri di depan istana," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com