Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P: Kedatangan Jokowi ke Hambalang Tidak untuk Serang SBY

Kompas.com - 20/03/2016, 18:07 WIB
Lukas Alfario Suryo Dewanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berpendapat, kehadiran Presiden Joko Widodo ke Hambalang, Bogor, Jawa Barat, bukan untuk membalas kritikan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

"Jadi dengan kedatangan Pak Jokowi (ke Hambalang) tidak untuk serang menyerang," kata Hasto saat menghadiri acara Pelantikan Pengurus Ranting PDI-P se-Jakarta Barat di GOR Grogol, Jakarta Barat, Minggu (20/3/2016).

Hasto berpendapat, sudah sewajarnya Jokowi sebagai Presiden turut bertanggung jawab terhadap permasalahan masa lalu yang belum selesai hingga saat ini. (Baca: SBY: Bahaya kalau Pemimpin Tidak Mau Dengar Kritikan)

"Jokowi datang untuk politik santun dan datang untuk menyatakan apapun masalah saat itu harus kita selesaikan sebagai tanggung jawab pemimpin saat ini," ujar Hasto.

Hasto mengingatkan, sebelumnya SBY pernah mengatakan, sebaiknya antara Presiden dengan pemimpin sebelumnya tidak saling menjatuhkan. (baca: "Blusukan" Jokowi ke Hambalang adalah Sindiran Keras bagi SBY)

"Apa yang disampaikan Pak SBY ya, dalam membangun demokrasi baiknya antara presiden, apa lagi dengan presiden yang tidak lagi menjabat, tidak saling melontarkan hal-hal yang tidak perlu. Ya, sebaiknya hal yang disampaikan itu hal-hal untuk membangun bangsa dan negara," kata Hasto.

Jokowi sebelumnya meninjau proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang yang mangkrak. Proyek itu dimulai saat pemerintahan SBY, yang terhenti setelah salah satu bangunannya yang ambles.

Belakangan, terungkap adanya korupsi dan diusut oleh KPK. Pembangunannya pun dihentikan hingga saat ini.

Jokowi mengaku, masih memikirkan apakah megaproyek yang menelan biaya hingga Rp 1,2 triliun dari anggaran negara ini perlu dilanjutkan atau tidak. (baca: Jokowi: Sedih Melihat Hambalang Mangkrak...)

Langkah Jokowi itu kemudian dianggap sebagai respons Jokowi atas pernyataan SBY soal pemerintahan sekarang. (Baca: SBY Vs Jokowi, Pantun Kritik 'Dibalas' Hambalang...)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com