Menpan RB Ingin Fasilitas BNN Disamakan dengan Kementerian

Menurut Yuddy, beberapa fasilitas yang ingin disamakan misalnya sistem pengawalan Kepala BNN, kendaraan dinas dan rumah dinas.

Kemenpan RB mempertimbangkan bahwa hal tersebut perlu dilakukan terhadap BNN.

Meski demikian, menurut Yuddy, yang terpenting pemerintah dapat mendukung BNN secara administrasi, organisasi, koordinasi, dan jumlah anggaran.

Hal tersebut juga menjadi salah satu perhatian Menteri Koodinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang membawahi BNN.

Sementara, terkait posisi BNN yang ingin dijadikan kementerian, menurut Yuddy, hal tersebut tergantung pada keputusan Presiden.

"Jadi, Presiden sendiri yang menentukan pejabat itu setingkat menteri atau bukan. Kami tidak memiliki kompetensi untuk menentukan sebuah institusi ini perlu setingkat menteri atau tidak," kata Yuddy.