PDI-P Mengaku "Nombok" Saat Usung Jokowi-Ahok pada Pilgub 2012

PDI-P hanya meminta modal seikhlasnya dari para calon untuk membiayai kampanye, sosialisasi calon, uang saksi, dan regu penggerak pemilih.

"Memang dibutuhkan dana untuk sosialisasi dan aktivasi partai. Namun, itu bukan upeti. Calon yang diusung dapat langsung memantau alokasi anggarannya," kata Hendrawan saat dihubungi, Jumat (11/3/2016).

Hal tersebut disampaikan Hendrawan menanggapi pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengenai dana Rp 100 miliar-Rp 200 miliar untuk diusung sebagai cagub DKI dari partai politik.

(Baca: Ahok: Kalau "Nyagub" lewat Partai Bisa-bisa Rp 100 Miliar Enggak Cukup)

Hendrawan mengaku tak ingat persis total dana yang disetorkan Ahok saat PDI-P mengusungnya bersama Joko Widodo saat Pilgub DKI Jakarta 2012. Namun, Hendrawan memastikan jumlahnya tidak sebesar Rp 100 miliar.

Dia justru mengaku PDI-P menombok untuk biaya kampanye saat itu.

(Baca: Soal Mahar Politik Rp 100 Miliar, Fadli Zon Minta Ahok Tunjukkan Bukti)

"Saya pegang wilayah Kecamatan Kelapa Gading dengan Mindo Sianipar, sosialisasi habis Rp 67 juta. Itu saya saja, belum yang lain," kata anggota Komisi XI DPR ini.

Hendrawan mengaku tidak tahu dari mana Ahok bisa menyebut butuh dana Rp 100 miliar untuk diusung oleh parpol. Dia memastikan bahwa dana yang dihabiskan oleh Ahok, jika diusung PDI-P, akan sama saja dengan jika dirinya maju melalui jalur independen.

"Jadi, jangan konotasinya parpol menjadi parasit," ujar dia.