Hal tersebut diungkapkannya menanggapi pernyataan Ahok yang enggan diusung partai politik pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 karena harus menyetor Rp 100 miliar ke partai politik.
Fadli meminta Ahok untuk menunjukkan bukti jika mmang ada permintaan tersebut.
"Saya kira kalau dia mengatakan itu ya sebaiknya membuktikan. Bahwa ada angka seperti itu. Itu angka yang fantastis menurut saya," ujar Fadli, saat dihubungi, Jumat (11/3/2016).
Ia menambahkan, tak hanya untuk Pilgub DKI, pada pilkada di daerah-daerah lain, Gerindra tak meminta mahar politik sebagai syarat pencalonan.
"Di situ kita membantu, mencarikan sumber yang tidak mengikat," kata Wakil Ketua DPR RI itu.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku tidak punya cukup uang untuk ikut Pilkada DKI 2017 melalui jalur partai politik. S
Menurut dia, ikut pilkada melalui jalur parpol membutuhkan banyak uang untuk menggerakkan mesin partai.
Berdasarkan hitung-hitungannya, setiap pengurus partai tingkat anak ranting di kelurahan membutuhkan dana operasional minimal Rp 10 juta per bulan.
Jika dikalikan dengan 267 kelurahan, total dana yang bisa dihabiskan untuk membiayai pengurus partai di tingkat anak ranting di kelurahan tersebut bisa mencapai Rp 2,67 miliar.
Menurut Ahok, hitung-hitungannya itu belum termasuk kebutuhan dana untuk pengurus partai ranting di kecamatan. Belum lagi jika partai yang mengusungnya tidak hanya satu.
"Kalau dua partai dukung kamu, semua minta digerakkan mesin partainya, bisa-bisa Rp 100 miliar enggak cukup lho nyalongubernur DKI," kata pria asal Belitung ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.