Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR: Israel Bisa Berpikir Ulang kalau Produknya Diboikot

Kompas.com - 08/03/2016, 12:46 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin mendukung usulan Presiden Joko Widodo untuk memboikot produk-produk Israel.

Menurut dia, langkah itu cukup efektif untuk menekan Israel agar tidak lagi melakukan penindasan terhadap Palestina.

"Itu upaya untuk menekan Israel yang terus membabi buta melakukan penindasan terhadap rakyat Palestina. Dengan cara seperti itu, Israel bisa berpikir ulang," kata Ade di Kompleks Parlemen, Selasa (8/3/2016).

Ade menegaskan, rakyat Palestina juga memiliki hak yang sama seperti masyarakat di belahan dunia lain untuk menghirup udara kebebasan. Namun, kebebasan itu tidak hanya sebatas deklarasi, tetapi juga kebebasan dalam arti sesungguhnya.

(Baca: Jokowi Dorong Negara OKI Boikot Produk Israel)

"Kemerdekaan ini dalam pengertian kebebasan berkumpul, kebebasan beragama, dan hak-hak sipil lainnya yang dimiliki Palestina. Setuju sekali saya," ujar dia.

Usulan pemboikotan produk Israel disampaikan Jokowi saat menutup penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa (LB) ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam di Jakarta Convention Center, Senin (7/3/2016) sore.

Menurut Jokowi, usulan itu merupakan bentuk dorongan guna meningkatkan dukungan OKI terhadap kemerdekaan Palestina.

(Baca: Seruan OKI untuk Boikot Produk Israel Tak Mengikat Negara Anggota)

"Penguatan tekanan kepada Israel, termasuk boikot terhadap produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan (Palestina)," kata Jokowi.

Selain itu, ada lima hal lagi yang didorong Jokowi untuk dilaksanakan negara-negara OKI. Pertama, penguatan dukungan politik demi menghidupkan kembali proses perdamaian antara Palestina dan Israel.

Kedua, pemenuhan kebutuhan kemanusiaan yang mendesak. Ketiga, Jokowi mendorong peninjauan kembali keberadaan negara kuartet dalam KTT OKI. Arahnya, Indonesia ingin bukan hanya empat negara, melainkan lebih dari itu.

"Indonesia siap untuk berpartisipasi dan mendukung mekanisme ini," ujar Jokowi.

(Baca: Mahmoud Abbas: Israel Menjajah Palestina dari Semua Sisi)

Keempat, Indonesia ingin KTT OKI meningkatkan tekanan kepada Dewan Kehormatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberikan perlindungan bagi Palestina. Indonesia juga mendorong KTT OKI untuk mendesak PBB menetapkan batas waktu pengakhiran pendudukan Israel atas Palestina.

Kelima, KTT OKI didorong untuk menolak secara tegas pembatasan akses beribadah bagi umat Islam di Masjid Al-Aqsa serta tindakan Israel mengubah status quo dan demografis Al-Quds Al-Sharif. 

"Melalui KTT ini, sejarah akan mencatat bahwa para pemimpin dunia Islam telah mengirimkan pesan kuat kepada seluruh pihak yang terlibat dalam konflik di Palestina," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com