Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Idrus Marham: Ketum Golkar Punya Tantangan Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat

Kompas.com - 25/02/2016, 19:35 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan, tantangan terberat bagi ketua umum ke depan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi politik partai berlambang pohon beringin itu.

Saat ini, menurut Idrus, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Partai Golkar sudah menurun drastis.

"Memang seperti itu faktanya. Itulah tantangan ketua umum Partai Golkar ke depan," ujar Idrus Marham dalam sebuah diskusi bertajuk 'Pembangunan Politik dan Sistem Kepartaian Indonesia' di Tebet Timur, Jakarta Selatan, Kamis (25/2/2016).

Ia mengungkapkan bahwa turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terjadi karena banyak pejabat dan anggota dewan tidak memiliki kemampuan yang sepadan.

"Banyak yang jadi anggota DPR RI tapi kemampuannya masih DPRD Kabupaten/Kota. Jadi dirjen tapi kemampuannya baru pejabat eselon empat," kata Idrus.

"Menjadi bupati tapi kemampuannya camat. Inilah kenapa negara kita nggak maju-maju," ujarnya.

Berdasarkan studi yang ia lakukan di DPR periode 1999-2004, tidak lebih dari 40 persen anggota yang memiliki keberanian untuk masuk dalam debat konseptual.

Sementara 60 persen di antaranya hanyalah penggembira, bahkan orang-orang yang hanya mencari kesempatan.

Bagi Idrus, fakta tersebut menjadi persoalan yang harus dipecahkan oleh Partai Golkar.

Masyarakat menjadi sulit untuk menuntut kinerja dan produktivitas dari pejabat-pejabat publik yang notabene itu adalah kader partai politik, karena tidak memiliki kemampuan yang baik.

"Siapa yang paling bertanggung jawab? Ya parpol. Salah satu fungsi partai adalah kader poliitik untuk menduduki jabatan-jabatan strategis," ucapnya.

Selain itu Idrus juga berpendapat, sebelum melakukan perubahan maka seorang ketua harus lebih dulu mampu untuk menunjukkan ideologi, konsep dan komitmen untuk membesarkan partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com