Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Lebih dari 3 Juta Orang Belum Punya KTP

Kompas.com - 23/02/2016, 12:57 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, sejak dirinya menjadi Menteri Dalam Negeri, masih ada sekitar 8 juta Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) ganda.

Ia juga menemukan bahwa dari total 254 juta penduduk Indonesia, baru sekitar 30 persennya yang memiliki akta kelahiran. Serta lebih dari 3 juta penduduk belum memiliki KTP.

Dengan temuan tersebut, kata Tjahjo, diperlukan pembenahan terkait data kependudukan secara menyeluruh.

"Kemendagri ingin mempunyai data kependudukan yang menyeluruh. Sekarang sudah mulai dibenahi," ujar Tjahjo di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (23/2/2016).

Ia mengaku masih mencari tahu penyebab masalah data kependudukan tersebut. Ia menduga, bisa jadi karena adanya kebijakan daerah atau karena ada kesulitan tertentu yang dialami warga dalam mengurusnya.

Contohnya mengenai e-KTP, lanjut Tjahjo, pada prinsipnya warga yang menganut agama sesuai dengan agama yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu, wajib mencantumkan agamanya dalam kolom agama di e-KTP.

Kemendagri tengah mengkaji bagaimana dengan agama atau keyakinan yang di luar enam agama tersebut apakah boleh atau tidak mendapatkan KTP. Opsi lain adalah dengan mengosongkan kolom agama.

"Kecuali warga itu memiliki keyakinan sesat," kata Tjahjo.

Sementara itu, Direktur The Wahid Institute Yenny Wahid menyebutkan, ada sekitar 5.000 penduduk Ahmadiyah di Manislor, Kuningan, Jawa Barat yang belum memiliki KTP karena masalah agama tadi.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat hingga sekarang masih mendapat tekanan dari kelompok-kelompok garis keras untuk tidak menerbitkan KTP untuk kelompok Ahmadiyah tersebut.

Warga Ahmadiyah dilarang untuk menuliskan "Islam" sebagai agama di KTP mereka. Akibatnya, hingga sekarang mereka tak memiliki KTP.

"Padahal di Indonesia kalau enggak punya KTP mau nikah saja susah, buka rekening saja susah. Ada hak mendasar warga negara yang tidak terpenuhi," ujar Yenny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com