Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Jokowi Enggak Pernah "Nyalahin" SBY, tetapi Pembantunya Ini..."

Kompas.com - 19/02/2016, 12:07 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan menegaskan, partainya tak akan menarik dukungan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sekalipun, kata dia, anak buah Jokowi beberapa kali memberikan pernyataan yang mengambinghitamkan Presiden keenam RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

"Posisi kami tetap sebagai penyeimbang. Kami akan tetap beri dukungan sampai selesai. Itu komitmen politik," kata Hinca, saat dihubungi, Jumat (19/2/2016).

Menurut dia, sejauh ini Presiden Jokowi tidak pernah mengeluarkan pernyataan bernada menyinggung pemerintahan sebelumnya.

Pernyataan itu justru keluar dari para menteri di jajaran Kabinet Kerja.

"Darmin ini kan hanya pembantu Presiden yang sering nyalahin. Pak Jokowi sendiri tidak pernah nyalahin, pembantunya ini," kata dia.

Melalui Twitter, SBY kembali merasa pemerintahannya selama 10 tahun dijadikan kambing hitam oleh pihak penguasa.

Ia tidak menyebut siapa pihak yang dimaksud. Tanpa memberi contoh, SBY menyebut bahwa berbagai masalah yang sekarang muncul dikatakan warisan atau akibat kesalahan pemerintahan SBY.

Pada Desember 2014, SBY pernah mengungkapkan hal senada. Saat itu, nilai tukar rupiah tengah terpuruk terhadap dollar AS.

Berdasar pengamatannya, SBY merasa dijadikan kambing hitam atas situasi ekonomi saat itu, terutama oleh pembantu Presiden Joko Widodo.

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mencurigai, yang dimaksud SBY adalah Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.

Sebab, saat memberikan sambutan dalam rapat kerja Kementerian Perindustrian di Jakarta, beberapa hari lalu, Darmin sempat mengkritik Pemerintahan SBY yang terlambat membangun smelter.

"Pak Darmin itu maksudnya tidak menyalahkan SBY," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/2/2016).

Darmin sebelumnya mengatakan, mandeknya hilirisasi sektor minerba disebabkan kesalahan pemerintah berapa tahun silam.

"Pemerintah SBY agak terlambat melakukan pembangunan smelter," ujar Darmin saat memberikan sambutan dalam rapat kerja Kementerian Perindustrian di Jakarta, Selasa (16/2/2016).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com