Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Tak Perlu Kritik Pemerintahan SBY, Darmin Fokus Saja Tingkatkan Ekonomi

Kompas.com - 18/02/2016, 19:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat Umar Arsal mengakui bahwa kicauan mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, yang merasa dikambinghitamkan oleh pihak penguasa, ditujukan untuk Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.

Kicauan itu untuk menanggapi pernyataan Darmin yang menyebut bahwa pemerintahan SBY terlambat membangun smelter.

"Saya tidak mengerti apa maksud Pak Darmin yang menyalahkan Pak SBY saat memimpin, dan kita tahu Pak Darmin pernah sama-sama di pemerintah saat itu," kata Umar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/2/2016).

(Baca: SBY Merasa Pemerintahannya Masih Jadi Kambing Hitam Pihak yang Kini Berkuasa)

Selama sepuluh tahun pemerintahan SBY, Darmin pernah menjabat sebagai Dirjen Pajak, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dan Gubernur Bank Indonesia.

"Jadi, saya harapkan lebih baik Pak Darmin fokus bagaimana berupaya meningkatkan perekonomian bangsa, tidak menyalahkan pemerintahan sebelumnya," ucap dia.

Umar Arsal menganggap, apa yang dilakukan SBY selama 10 tahun memimpin bangsa berjalan dengan sempurna, terutama di bidang ekonomi.

Sebaliknya, dia melihat pemerintahan Jokowi saat ini tidak bisa bekerja dan memberikan yang terbaik, tetapi justru membuat kegaduhan.

(Baca: Dikaitkan dengan Ketersinggungan SBY, Darmin Nasution Tidak Ingin Gaduh)

"Cobalah buktikan kerja, mumpung waktu masih tiga tahun, agar bisa buktikan kepada rakyat. Partai Demokrat dari awal akan selalu mendukung program pemerintah yang baik untuk rakyat. Akan tetapi, bilamana program tersebut merugikan rakyat, Partai Demokrat akan mengkritik," ujar Umar.

Umar juga meminta kepada Darmin dan pembantu Presiden Jokowi untuk tidak membuat hubungan SBY dan Jokowi, yang selama ini sudah berlangsung baik, menjadi tidak harmonis.

"Kita tahu, seorang negarawan SBY yang begitu perhatiannya pada bangsa, bahkan Pak SBY siap memberikan masukan dan saran oleh Pak Jokowi," ujarnya.

(Baca: Jusuf Kalla: Tak Ada Maksud Mencari Kambing Hitam)

Lewat Twitter, SBY kembali mengungkapkan bahwa ia merasa pemerintahannya selama 10 tahun dijadikan kambing hitam oleh pihak penguasa. Namun, ia tidak menyebut pihak yang dimaksud.

Tanpa juga memberi contoh, SBY menyebut bahwa berbagai masalah yang sekarang muncul dikatakan merupakan warisan atau akibat kesalahan pemerintahan SBY.

Pada Desember 2014, SBY pernah mengungkapkan hal senada. Saat itu, nilai tukar rupiah tengah terpuruk terhadap dollar AS.

Menurut hasil pengamatannya, SBY merasa dijadikan kambing hitam atas situasi ekonomi saat itu, terutama oleh pembantu Presiden Joko Widodo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com