Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Pelantikan Gubernur Digelar di Istana?

Kompas.com - 12/02/2016, 14:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Tujuh pasang gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh Presiden Joko Widodo, Jumat (12/2/2016) siang. Pelantikan tersebut dilakukan di Istana Negara, Jakarta.

Mereka yang dilantik yaitu Sahbirin Noor-Rudi Resnawan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, serta Zumi Zola-Fachrori Umar sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi.

Kemudian, pasangan Irwan Prayitno-Nasrul Abit sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, serta Olly Dondokambey-Steven Octavianus sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.

Selanjutnya, Muhammad Sani-Nurdin Basirun sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, serta Irianto Lambrie-Udin Hianggio sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara.

Terakhir adalah pasangan Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu.

Mengapa pelantikan dilakukan di Istana?

Pelantikan kepala daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Dalam Pasal 163 diatur bahwa gubernur dilantik oleh presiden di ibu kota negara. Jika presiden berhalangan, pelantikan dilakukan oleh wakil presiden.

Namun, jika wakil presiden berhalangan, pelantikan dilakukan oleh menteri.

Adapun bupati dan wali kota dilantik oleh gubernur di ibu kota provinsi yang bersangkutan. Jika gubernur berhalangan, pelantikan dilakukan oleh wakil gubernur atau menteri.

Seperti dikutip Situs Sekretariat Kabinet, Perpres ini menegaskan bahwa tata acara pelantikan gubernur mendasarkan pada protokol kepresidenan.

Sementara untuk acara pelantikan bupati dan wali kota dapat ditambahkan dengan pembacaan ayat suci Al Quran atau seremoni agama tertentu atau nilai kearifan lokal yang dianut dan diyakini oleh bupati atau wali kota yang dilantik.

Adapun serah terima jabatan untuk gubernur dilakukan di ibu kota provinsi, dan untuk jabatan bupati dan wali kota dilakukan di ibu kota kabupaten/kota, yang disaksikan oleh Menteri (Mendagri) atau pejabat yang ditunjuk.

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok adalah gubernur pertama yang dilantik di Istana saat era pemerintahan Jokowi.

Jokowi melantik Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Rabu (19/11/2014). (Baca: Ahok Ketiban Pulung Jadi Gubernur Pertama yang Dilantik Presiden di Istana)

Dengan diterapkannya peraturan pelantikan gubernur di Istana Negara, maka secara otomatis tak akan ada lagi rapat paripurna istimewa pelantikan gubernur di DPRD provinsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Nasional
Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Nasional
Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Nasional
Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Nasional
Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Nasional
Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Nasional
MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Nasional
Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Nasional
Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Nasional
Disambangi Bima Arya, Golkar Tetap Condong ke Ridwan Kamil untuk Pilkada Jabar

Disambangi Bima Arya, Golkar Tetap Condong ke Ridwan Kamil untuk Pilkada Jabar

Nasional
Beri Pesan untuk Prabowo, Try Sutrisno: Jangan Sampai Tonjolkan Kejelekan di Muka Umum

Beri Pesan untuk Prabowo, Try Sutrisno: Jangan Sampai Tonjolkan Kejelekan di Muka Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com