Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Supaya Terlihat Bersih, Alasan Mendagri Terapkan Kemeja Putih Jadi Seragam Dinas Baru

Kompas.com - 11/02/2016, 13:44 WIB
Kontributor Semarang, Nazar Nurdin

Penulis

SEMARANG, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempunyai alasan tersendiri mengeluarkan kebijakan terkait kewajiban pakaian dinas bagi Pegawai negeri sipil (PNS). Seragam dinas PNS terbaru akan terdiri dari warna krem, kemeja putih, dan menggunakan batik.

Hal itu mengacu pada Peratuan Mendagri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 60 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Kemendagri dan Pemerintah daerah.

Aturan itu mulai berlaku pekan ini. Namun, apa alasan Mendagri mengeluarkan kebijakan ini?

"Supaya kelihatan bersih saja," kata dia, seusai menjadi pembicara utama di Semarang, Kamis (11/2/2016).

(Baca: Mulai Rabu Pekan Depan, PNS DKI Pakai Seragam Kemeja Putih)

TRIBUN NEWS / DANI PERMANA Para menteri Kabinet Kerja mengenakan kemeja putih saat pengumuman kabinet pada tahun 2014 silam.
Kemeja putih merupakan seragam dinas baru yang mulai harus dikenakan pegawai negeri sipil. Sementara dua seragam lainnya yakni seragam warna krem dan batik sudah lebih dulu dipakai PNS.

Rincian aturan pemakaiannya yakni pada hari Senin-Selasa memakai dinas berwarna krem, Rabu kemeja putih, dan Kamis–Jumat menggunakan batik.

Baju daerah tetap diperbolehkan

Menurut Tjahjo, pemerintah daerah masih tetap bisa menggunakan identitas baju kedaerahannya. Pemakaian baju daerah bisa dilakukan mulai hari Kamis, Jumat, dan Sabtu.

"Jateng masih bisa bisa makai pakaian daerah. DKI pakai koko juga masih bisa," tambah dia.

Sebelumnya, Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto mengatakan, PNS yang tidak mematuhi aturan, akan dikenakan sanksi mulai teguran hingga disekolahkan kembali.

(Baca: Mendagri Bantah Seragam Baru PNS Meniru Jokowi)

Tjahjo pun enggan berpolemik mengomentari penolakan kepala daerah yang menolak aturan dari Kemendagri, sehingga kemungkinan akan diberi sanksi. Penolakan dinilai sebagai hal biasa dalam berorganisasi.

"Itu urusan internal. Bukan soal sanksi, tapi ini organisasi. Saya tak ingin berpolemik itu," tambah dia.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam berbagai kesempatan dengan tegas menolak aturan dari Kemendagri ini. Atas penolakan itu, dia siap disekolahkan oleh Kemendagri.

Namun, saat Tjahjo berbicara di Kompelks Gubernuran Jawa Tengah, sang tuan rumah tidak hadir dalam pertemuan. Ganjar mengutus oleh wakilnya Heru Sudjatmoko. (K93-14)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com