Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Tawaran Dapat Jabatan di BUMN, Ini Kata Novel Baswedan

Kompas.com - 10/02/2016, 16:14 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, menyatakan, dia akan menolak jika ditawari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pindah ke badan usaha milik negara. Opsi tersebut sempat diutarakan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

"Bila ada opsi itu, saya lebih memilih untuk bertugas di KPK," ujar Novel melalui pesan singkat, Rabu (10/2/2016).

Novel mengatakan, pimpinan KPK pun mendukung pilihannya tersebut. Namun, ia enggan menjawab saat disinggung soal kebenaran tawaran dari pimpinan ke Novel untuk dipindahkan ke luar KPK.

(Baca: Jokowi Minta Kasus Novel Diselesaikan Tanpa Embel-embel)

"Saya enggak komentar ya, bisa langsung dikonfirmasi ke beliau (Saut)," kata Novel.

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya menegaskan bahwa tak ada barter untuk kasus Novel. Menanggapi hal tersebut, Novel menyambut baik. Ia menganggap pimpinan KPK telah sungguh-sungguh dalam memperjuangkannya.

"Sudah jelas pimpinan sampaikan bahwa tidak ada barter-barter terkait itu. Saya juga merasa bisa lebih banyak manfaat bila ada di KPK," kata Novel.

Sebelumnya, adanya tawaran pimpinan KPK kepada Novel dibenarkan oleh pengacaranya, Muji Kartika Rahayu. Wanita yang akrab disapa Kanti itu mengatakan bahwa Novel dibebaskan memilih BUMN mana saja dan jabatan apa saja.

(Baca: KPK Bantah Ada Upaya Singkirkan Novel Baswedan ke BUMN)

Dikonfirmasi terpisah sebelumnya, Saut pun tidak membantahnya. Ia mengatakan, KPK memberi kesempatan seluas-luasnya bagi Novel untuk berkembang di tempat lain. Namun, ia membantah bahwa opsi tersebut merupakan hasil lobi-lobi dengan Polri dan kejaksaan.

"Novel Baswedan itu fleksibel. Oleh sebab itu, diyakini akan bisa menyesuaikan diri di mana saja dan tetap relevan dengan keahliannya," ujar Saut.

(Baca: Agus Rahardjo: Novel Tetap di KPK)

Namun, Saut membantah adanya barter keberlangsungan nasib penyidik Novel Baswedan di KPK dan penghentian kasusnya. Ia mengatakan, pimpinan KPK telah menentukan pilihannya untuk mengatasi masalah Novel.

"Kalau kita masih memakai cara-cara biasa dalam menuntaskannya, termasuk cara-cara kita menata masalah SDM internal agar tidak diikat oleh isu-isu di masa lalu yang berpotensi membuat KPK korosi," kata Saut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com