PKS Tagih Penjelasan Jokowi soal Kereta Cepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menagih janji Presiden Joko Widodo yang mengaku akan menjelaskan secara rinci terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Hidayat merasa banyak masalah dalam proyek yang digagas Kementerian Badan Usaha Milik Negara tersebut sehingga penjelasan Presiden sangat diperlukan.

"Katanya akan menjelaskan dalam satu minggu. Ini satu minggu sudah lewat belum ada penjelasan dari beliau," kata Hidayat di Jakarta, Minggu (7/2/2016).

Hidayat mengingatkan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini menghabiskan dana hingga Rp 76 Triliun. BUMN Indonesia juga bekerjasama dengan BUMN China untuk mengerjakan proyek ini. (baca: SBY: Malu sama Rakyat kalau Antar-menteri Tidak Klop)

Oleh karena itu, pengerjaan proyek harus dilakukan dengan hati-hati. Namun, menurut Hidayat, yang terjadi justru sebaliknya.

"Sangat aneh proyek yang sudah ditandatangani dan di-groundbreaking oleh Presiden ternyata amdalnya belum selesai, perijinannya belum kelar. Hal yang seperti ini kan harus dikritisi," ujar Wakil Ketua MPR itu.

Hidayat meminta pemerintah untuk tidak melanjutkan proyek ini sebelum semua permasalahannya diselesaikan terlebih dahulu. Proyek ini, kata Hidayat, tak boleh dipakasakan hanya karena Presiden sudah meresmikannya. (baca: SBY: Proyek Kereta Cepat itu Hakikatnya Pakai Uang Rakyat)

"Kalau ada yang kurang tepat mundur dulu, koreksi semuanya. Sesuai aturan hukum," ucapnya.

Presiden sebelumnya mengaku ingin menjelaskan rincian proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung pada pekan ini.

Hal ini disampaikan Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Jakarta, Jumat (29/1/2016). (baca: Pekan Depan, Jokowi Sampaikan Rincian Proyek Kereta Cepat)

"Nanti semuanya akan disampaikan detail dan rinci dari awal sampai akhir," kata Jokowi.

Jokowi menyatakan, proyek kereta cepat telah melalui pembahasan mendalam selama beberapa kali.

Karena itu, proses pencanangan pembangunan atau ground breaking telah dilakukan pada 21 Januari 2016 di Bandung Barat, Jawa Barat. (baca: DPR Akan Minta Proyek Kereta Cepat Dihentikan jika Melanggar Aturan)

"Mengenai biaya, semuanya, mungkin minggu depan akan disampaikan secara teliti detail," ujarnya.