Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Farouk Muhammad: PKB Ingin Memperkuat DPD

Kompas.com - 06/02/2016, 23:39 WIB
Dani Prabowo

Penulis

MATARAM, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Farouk Muhammad, menilai bahwa Partai Kebangkitan Bangsa tidak bermaksud membubarkan DPD. Sebaliknya, PKB ingin memperkuat wewenang yang dimiliki DPD.

"Saya menangkap itu bukan pembubaran, tetapi kasih alternatif. DPD mau dibubarkan atau diperkuat? Dia (PKB) mau memperkuat," kata Farouk saat diskusi bertajuk "Lebih Dekat dengan DPD RI" di Nusa Tenggara Barat, Sabtu (6/2/2016) malam.

Menurut Farouk, kalaupun PKB ingin membubarkan DPD, maka perlu adanya amandemen terhadap UUD. Jika amandemen dilakukan, maka pihaknya akan melobi sepuluh fraksi yang ada di DPR untuk memperkuat wewenang yang ada saat ini.

Ia mengatakan, sejak masa kemerdekaan hingga saat ini, sistem pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah masih sentralistik. Meskipun ada DPD sebagai representasi keterwakilan daerah, keberadaan lembaga senator itu seperti kurang dianggap.

"Bukan minta disejajarkan dengan DPR tapi pengambilan keputusan dalam ketatanegaraan dipengaruhi perwakilan politik. Sedangkan representatif regional kurang diperhatikan, ini yang mau kita seimbangkan," ujarnya.

Dalam Musyawarah Kerja Nasional 2016 di Jakarta, PKB merekomendasikan agar DPD sebaiknya dibubarkan jika kewenangan dan tugas pokoknya masih seperti yang tertuang dalam UUD 1945.

"Jadi, arus kuat teman-teman dari diskusi Forum Musyawarah Kerja Provinsi banyak yang menganggap DPD tidak berfungsi sama sekali karena di satu provinsi hanya ada empat anggota DPD," ujar Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, Jumat (5/2/2016).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com