Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa Agung Sindir Hary Tanoe yang Merasa Pemimpin Bangsa

Kompas.com - 05/02/2016, 18:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yakin bahwa pesan singkat dari Harry Tanoesoedibjo kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung, Yulianto, terkait dengan pengusutan perkara dugaan korupsi melalui restitusi pajak PT Mobile-8 Tbk.

Prasetyo juga berpendapat bahwa pesan singkat tersebut mengandung unsur menakut-nakuti dan mengancam anak buahnya yang memang tengah mengusut perkara tersebut.

"Ada penekanan dan ancaman di (dalam pesan singkat) situ," ujar Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (5/2/2016).

"Pengacara Harry Tanoe yang mengatakan itu sama dengan saat kampanye dan biasa dilakukan oleh pemimpin bangsa, tapi ini kan tidak lagi kampanye. Yang ada, ya kaitannya dengan peristiwa pidana yang sedang disidik Kejaksaan Agung," lanjut dia.

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN Penjelasan Jaksa Agung - Jaksa Agung, HM Prasetyo, memberi penjelasan terkait eksekusi hukuman mati saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (28/1). Jaksa Agung juga menjelaskan bahwa eksekusi hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba tahap berikutnya akan segera dilakukan.
Prasetyo menyindir bahwa dirinya heran jika memang Harry Tanoe benar-benar pemimpin bangsa, mengapa dia mengirimkan pesan singkat berisi demikian. (Baca: Hotman Paris Tuding Jaksa Agung Cemarkan Nama Baik Harry Tanoe)

"Saya belum pernah bertemu pemimpin bangsa yang mengirimkan pesan singkat seperti (Hary Tanoe) itu. Baru kali ini kami menerima SMS dari orang yang mengatakan dirinya pemimpin bangsa seperti itu," ujar Prasetyo.

Oleh sebab itu, Prasetyo mempersilakan Yulianto melaporkan Harry Tanoe ke Bareskrim Polri beberapa waktu lalu. (Baca: Ini Isi SMS yang Membuat Penyidik Kejagung Laporkan Hary Tanoe ke Bareskrim)

Menurut Prasetyo, laporan itu memang hak Yulianto sebagai personal yang merasa terancam dan ditakut-takuti.

"Sekarang prosesnya ada di Mabes Polri. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutan laporan Jaksa Yulianto ini," ujar dia.

Sebelumnya, Yulianto melaporkan Harry Tanoe atas dugaan mengirimkan pesan elektronik berisi ancaman atau menakut-nakuti ke Bareskrim Polri. (Baca: Hary Tanoe Dilaporkan Penyidik Kejaksaan ke Bareskrim)

Laporan itu didasarkan pada pesan singkat Harry Tanoe yang dikirimkan kepada Yulianto pada 5 dan 7 Januari 2016.

Pada Jumat pagi tadi, giliran Harry Tanoe melaporkan Prasetyo dan Yulianto ke Bareskrim Polri. Laporan dibuat karena Prasetyo dan Yulianto menyebut pesan singkat Harry kepada Yulianto itu adalah ancaman.

Menurut Harry, pesan singkatnya kepada Yulianto itu adalah bentuk cita-cita idealnya terhadap bangsa Indonesia. Dia berharap pesan singkat itu didukung oleh Yulianto. (Baca: Giliran Hary Tanoe Laporkan Jaksa Agung dan Anak Buahnya ke Bareskrim)

Sebaliknya, Yulianto malah menganggap itu ancaman dan melaporkan Harry ke Bareskrim Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com