Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diperiksa KPK, Nazaruddin Kembali Seret Nama Marwan dan Muhaimin

Kompas.com - 05/02/2016, 15:21 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin kembali menyebut sejumlah nama dalam pusaran korupsi yang membuatnya menjadi pesakitan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pemeriksaan sebagai saksi, Nazar membeberkan keterlibatan Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar dan Asisten Deputi Standarisasi Kemenpora Muhaimin.

"Tentang uang yang diterima sama Muhaimin, tentang uang yang diterima sama Marwan Jafar. Itu semua yang mau dijelaskan hari ini," ujar Nazar sebelum memberikan kesaksian di gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/2/2016).

(Baca: Eks Anak Buah Nazaruddin Sebut Marwan Jafar Terima "Fee" untuk Muluskan Anggaran di DPR)

Nazar diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pembangunan rumah sakit pendidikan Udayana dan dugaan korupsi pembangunan Wisma Atlet di Sumatera Selatan.

Saat ditanya lebih jauh soal aliran dana ke Muhaimin dan Marwan, Nazaruddin menutup percakapannya dan masuk ke gedung KPK.

Nazar sempat menuding Marwan Jafar menerima uang yang dibagikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Saat itu, Marwan masih menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB di DPR.

(Baca: Muluskan Anggaran Proyek, Sejumlah Anggota DPR Agresif Minta Jatah 7 Persen kepada Nazaruddin)

Uang tersebut berasal dari Permai Group yang merupakan perusahaan miliknya. Menurut dia, uang dari Permai Group dikumpulkan di Fraksi Partai Demokrat, kemudian baru dibagikan kepada ketua-ketua fraksi.

Pernyataan Nazar didukung kesaksian anak buahnya, Mindo Rosalina Manulang di persidangan. Menurut dia, sejumlah anggota DPR, termasuk Marwan, mendapatkan uang terima kasih karena telah meloloskan anggaran sejumlah proyek yang diusulkan Nazar.

Catatan:
Berita ini sudah dikoreksi, karena ada kesalahan dalam penyebutan nama. Sebelumnya, dituliskan nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Namun, yang sebenarnya adalah Muhaimin, Asisten Deputi Standarisasi Kemenpora.


Kompas TV Sidang Korupsi Nazaruddin Kembali Digelar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Jadi Pengacara SYL, Febri Diansyah Dapat Uang Honor Rp 800 Juta

Sempat Jadi Pengacara SYL, Febri Diansyah Dapat Uang Honor Rp 800 Juta

Nasional
Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Nasional
Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak Sampai Desember

Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak Sampai Desember

Nasional
Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Usai Geledah Kamar SYL

Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Usai Geledah Kamar SYL

Nasional
PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

Nasional
Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Nasional
Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Nasional
Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Survei Litbang "Kompas": 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Nasional
Gus Yahya Sebut PBNU Siap Kelola Tambang dari Negara

Gus Yahya Sebut PBNU Siap Kelola Tambang dari Negara

Nasional
Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt Kepala Otorita IKN

Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt Kepala Otorita IKN

Nasional
Pengamat: Anies Bisa Ditinggalkan Pemilihnya jika Terima Usungan PDI-P

Pengamat: Anies Bisa Ditinggalkan Pemilihnya jika Terima Usungan PDI-P

Nasional
Hadiri Kuliah Umum di UI, Hasto Duduk Berjejer dengan Rocky Gerung dan Novel Baswedan

Hadiri Kuliah Umum di UI, Hasto Duduk Berjejer dengan Rocky Gerung dan Novel Baswedan

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: 34 Persen Responden Setuju Kementerian Ditambah

Survei Litbang “Kompas”: 34 Persen Responden Setuju Kementerian Ditambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com