Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Atas Nama Pertemanan, Penjual Lapis Legit Mau Jadi Perantara Suap Anggota DPR

Kompas.com - 01/02/2016, 19:08 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua orang wanita yang disebut sebagai teman anggota Komisi V DPR RI, Damayanti Wisnu Putranti, ikut ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengacara mereka menyebutkan, keduanya hanya membantu sebagai perantara uang dari pihak pemberi.

Kedua teman Damayanti itu masing-masing bernama Julia dan Dessy. Dalam tangkap tangan, penyidik KPK menyita masing-masing 33.000 dollar Singapura dari mereka dan Damayanti.

Pengacara Julia dan Dessy, Hendra Heriansyah, mengakui bahwa kliennya menjadi perantara uang dari pihak pemberi, yaitu Chief Executive Officer PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir, kepada Damayanti.

"Ini kan hanya sebatas pertemanan, dimintakan tolong. Klien kami sekadar menerima doang, kemudian diserahkan," ujar Hendra di Gedung KPK, Jakarta, Senin (1/2/2016).

Ia mengatakan, dua kliennya dan Damayanti baru saling mengenal dan bukan dari dunia yang sama. Menurut Hendra, baik Julia maupun Dessy merupakan ibu rumah tangga.

"Dia hanya sebatas kenal dengan kolega di legislatif. Dia (Julia dan Dessy) aslinya penjual kue lapis legit," kata Hendra.

Hendra menegaskan, kedua kliennya tidak tahu-menahu soal proyek jalan di Maluku oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ia enggan mrnjawab saat ditanya lebih jauh soal hubungan kedua kliennya dengan Damayanti. Ia beralasan, pertanyaan tersebut sudah masuk substansi penyidikan.

"Kami belum bisa menjawab. Nanti teknisnya kami jelaskan setelah ada pemeriksaan terdakwa," kata Hendra.

Dalam kasus ini, Abdul Khoir memberikan uang kepada Damayanti, Julia, dan Dessy masing-masing sebanyak 33.000 dollar Singapura.

Uang itu merupakan bagian dari commitment fee agar PT WTU mendapatkan proyek-proyek di bidang jasa konstruksi yang dibiayai dari dana aspirasi DPR di Provinsi Maluku.

PT WTU memang mengincar sejumlah proyek jalan di provinsi itu yang dianggarkan dari dana aspirasi DPR dan dicairkan melalui Kementerian PU dan PR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com