Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Anggota Gafatar Mengadu ke Komnas HAM

Kompas.com - 01/02/2016, 15:13 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Peduli Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) pada Senin (1/2/2016) siang, menyambangi Kantor Komnas HAM, Jakarta, untuk menyampaikan surat terbuka terkait peristiwa pengusiran mantan anggota Gafatar.

Koalisi tersebut terdiri dari Yayasan Satu Keadilan (YSK), YLBHI, Jaringan Pro Demokrasi, Advokat, Aliansi Nasionalis Gerakan Toleransi dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia.

Bersama dengan mereka, seorang mantan anggota Gafatar, Yudhistira Arif Rahman Hakim juga turut melapor.

Ia menuturkan, banyak kerugian yang dialami para mantan Gafatar yang diusir dari Mempawah, Kalimantan Barat. Kerugian materi, kata dia, bahkan mencapai miliaran rupiah.

"Kalau cuma bicara soal materi, sampai hari ini sudah sampai bermiliar-miliar. Tapi kalau masalah traumatik, itu juga dialami oleh anak-anak eks Gafatar," kata Yudhistira di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (1/2/2016).

Tak hanya traumatik, kata Yudhistira, bahkan ada yang sampai keguguran dan melahirkan di penampungan mantan Gafatar.

Saat keluar dari penampungan pun, lanjutnya, para mantan anggota Gafatar mengalami kebingungan.

"Artinya, setelah keluar dari penampungan mereka mau ngapain? Kawan-kawan sudah tidak memiliki apa-apa," kata dia.

Ia menyebutkan, bantuan yang dijanjikan pemerintah pun belum teralisasi. Misalnya, mengenai dana pangan yang disediakan atau dana pembinaan.

"Kami menyuarakan supaya hak-hak kami dapat dihormati oleh negara," ucap Yudhistira.

Hari itu, pelaporan yang disampaikan Koalisi Masyarakat Peduli Gafatar diterima oleh tiga staf Komnas HAM.

Mereka adalah Koordinator desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB), Jayadi Damanik, Staf pengaduan Komnas HAM Siti Hidayawati dan Anggota desk KBB Subhi Azhari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com